Suara.com - Penghapusan Presidential Threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK) disebut bakal menjadikan Pilpres 2029 menjadi lebih sengit dan dinamis.
Keputusan yang dikabulkan oleh MK pada Kamis (2/1/2025) ini menghilangkan syarat minimal 20 persen kursi di parlemen bagi partai untuk mencalonkan presiden.
Pengamat politik Eep Saefulloh Fatah mengungkapkan tanpa presidential threshold, Pilpres akan menjadi lebih kompetitif dengan jumlah calon yang jauh lebih banyak.
“Hal ini artinya membuka kompetisi dan akan membuat Pilpres kita seperti Iran, yang peserta (capresnya) bisa 10 atau lebih karena tidak ada pembatasan,” ujarnya seperti yang dikutip dari akun Youtube Rhenald Kasali, Senin (6/1/2025).
Keputusan ini juga mengubah daya tarik partai politik. Eep menjelaskan bahwa partai kecil kini sama menariknya dengan partai besar bagi tokoh-tokoh politik yang ingin maju sebagai calon presiden.
“Kalau dulu partai gede lebih menarik dibandingkan partai kecil, sekarang partai sekecil apa pun jadi menarik. Lewat saluran satu partai yang kekuatannya nggak ada di parlemen aja, orang jadi punya peluang untuk jadi kandidat nasional,” kata dia.
Selain itu, dampak penghapusan presidential threshold diperkirakan akan mengecilkan efek Ekor Jas (Coat Tail effect).
Efek ekor jas sendiri adalah partai yang mendapat limpahan suara dikarenakan kepemimpinan partai atau tokoh yang diajukan populer.
Menurut Eep, sejak pemilihan langsung dimulai pada 2004, hubungan antara memilih presiden dan partai sudah mulai terpisah.
Baca Juga: YLBHI Ajak Rakyat Awasi Implementasi Putusan MK, Cegah Manipulasi Politik dan Waspadai DPR
“Kalau tidak ada presidential threshold, efek Ekor Jas ini akan mengecil karena terlalu banyak pilihan, dan orang bisa memilih partai sekaligus calon presidennya, kecuali dia sangat populer,” kata dia.
Namun Eep juga menekankan bahwa kompetisi ini akan membutuhkan persiapan yang matang, terutama dalam hal logistik.
Ia mencontohkan Prabowo sebagai tokoh yang bertekad kuat untuk terus bertarung dalam kontestasi pilpres, namun hal tersebut mustahil tanpa dukungan logistik yang memadai.
Dengan kondisi ini, Pilpres 2029 diprediksi akan menjadi ajang persaingan sengit yang tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga strategi politik, dukungan publik, dan kemampuan logistik yang solid.
Keputusan ini membawa harapan sekaligus tantangan bagi demokrasi Indonesia di masa depan.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
-
Sebut Prabowo Belum Pikirkan Pilpres 2029 usai MK Hapus Presiden Threshold, Begini Penjelasan Sekjen Gerindra
-
Tirai Baru Demokrasi: Ambang Batas Lenyap, Mahar Politik Merajalela
-
YLBHI Dorong Rakyat Kawal Putusan MK dan Cegah Politisasi DPR
-
YLBHI Ajak Rakyat Awasi Implementasi Putusan MK, Cegah Manipulasi Politik dan Waspadai DPR
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina