Suara.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak Senin (6/1/2025), hingga saat ini belum cukup merata di seluruh sekolah. Hal ini bisa berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan dampak ekonomi bagi pedagang kecil.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti dampak sosial program MBG yang dinilai belum matang dalam implementasinya.
Adanya potensi ketimpangan distribusi dan dampak ekonomi terhadap pedagang kecil menjadi kritisi bagi program MBG.
Dampak tak langsung dari program ini terhadap pedagang kecil, khususnya kantin sekolah dan pedagang kaki lima, menjadi kekhawatiran yang belum cukup ditinjau oleh pemangku kebijakan.
Rocky menilai jika MBG tidak dikelola secara matang, akan terjadi trade-off yang merugikan kelompok lain.
“Kalau ada MBG, maka warung-warung di sekitarnya tutup, nggak ada pelanggan. Impact pada pedagang di sekitar sekolah segera harus diantisipasi, harus dimitigasi,” jelasnya seperti yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (14/1/2025).
Dampak ini dirasakan oleh banyak pedagang kecil yang kini kehilangan pelanggan utama mereka, yakni siswa sekolah.
Bahkan, Rocky mengkritisi ketidakmerataan penerima manfaat.
“Banyak sekolah, khususnya madrasah, belum mendapatkan program ini. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial,” jelasnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Belum Merata, Pemerintah Akui Masih Cari Formula Tepat
Hal ini semakin diperparah dengan kritik dari berbagai pihak, termasuk orang tua murid dan siswa sendiri, terkait standar pelayanan dan kualitas makanan yang disediakan.
Menurut Rocky, pemerintah harus bersikap terbuka terhadap kritik semacam ini agar dapat melakukan evaluasi yang komprehensif.
“Yang dipentingkan dalam evaluasi adalah keterbukaan secara maksimal. Beri kesempatan pada siswa dan orang tua murid untuk bicara sendiri,” tegas Rocky.
Ia juga menyebutkan bahwa kritik dari pedagang kecil perlu diperhatikan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan ini di masa depan.
Pentingnya audit eksternal untuk mengevaluasi kualitas pelayanan, dan dampaknya terhadap masyarakat harus disegerakan oleh pemerintah.
“Pemerintah harus mengatakan kepada publik, silakan kritik kami sehabis-habisnya, supaya ada perbaikan,” tutup Rocky.
Berita Terkait
-
Program MBG Cuma Sampai Juni, Rocky Gerung Ungkap Sisi Paradoks
-
Ketua DPD Usul Masyarakat Ikut Biayai Makan Bergizi Gratis Lewat Zakat: APBN Terbatas
-
Kenapa Tak Semua Siswa Dapat Susu di Makan Bergizi Gratis? Wamentan Ungkap Alasannya
-
Temuan Mengejutkan DPD: Program MBG di Papua Perlu Perbaikan Mendesak!
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden