Suara.com - Israel dikabarkan akan membangun permukiman baru di wilayah Tepi Barat Palestina dalam waktu dekat ini. Kabar itu disampaikan kelompok anti-permukiman Israel pada Senin (13/1).
Ada sebanyak 2.749 unit permukiman baru di wilayah pendudukan Tepi Barat akan dibangun otoritas Israel dalam waktu enam pekan.
“Jika rencana pekan ini disetujui, berarti sebanyak 2.749 unit hunian telah diajukan dalam satu setengah bulan,” ungkap Peace Now, organisasi yang memantau aktivitas permukiman, dalam sebuah pernyataan.
Organisasi tersebut mencatat bahwa dengan kecepatan ini, tahun 2025 dapat mencatat "angka rekor" dalam pembangunan unit permukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata 1.800 unit per bulan.
Menurut Peace Now, Dewan Perencanaan Tinggi (HPC) dari Administrasi Sipil Israel dijadwalkan bertemu pada Rabu untuk menyetujui pembangunan 372 unit hunian di permukiman Beitar Illit, di sebelah selatan dari Kota Yerusalem.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari tren baru berupa sesi mingguan untuk memajukan rencana pembangunan permukiman, sementara tidak ada diskusi serupa untuk menyetujui pembangunan bagi warga Palestina di Area C,” jelas organisasi tersebut.
Area C, yang mencakup sekitar 60 persen wilayah pendudukan Tepi Barat, berada di bawah kendali penuh Israel.
Perjanjian Oslo 1995 membagi Tepi Barat menjadi tiga wilayah: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali keamanan Israel dan kendali sipil serta administratif Palestina, serta Area C di bawah kendali penuh sipil, administratif, dan keamanan Israel.
Peace Now mengatakan bahwa sejak PM Benjamin Netanyahu menjabat pada akhir 2022, jumlah unit permukiman yang disetujui di Tepi Barat mencapai rekor tertinggi.
Baca Juga: Gencatan Senjata Gaza Hampir Tercapai, Mesir Bersiap Jadi Tuan Rumah Konferensi Rekonstruksi
“Pada 2023, HPC menyetujui 12.349 unit hunian – angka tertinggi sepanjang masa. Pada 2024, 9.884 unit hunian disetujui,” tambahnya.
Kelompok anti-permukiman itu menjelaskan bahwa perubahan frekuensi persetujuan menjadi mingguan disebabkan oleh perubahan kebijakan yang diperkenalkan oleh pemerintahan Netanyahu.
Pada Juni 2023, persyaratan persetujuan dari menteri pertahanan untuk setiap tahap perencanaan permukiman dihapuskan.
Sebelumnya, rencana pembangunan permukiman memerlukan persetujuan awal dari kepala otoritas bidang pertahanan.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, menteri membatasi sesi perencanaan menjadi sekitar empat kali per tahun, dengan ribuan unit disetujui pada setiap sesi.
Namun, dalam beberapa pekan terakhir, proses tersebut berubah secara signifikan, di mana HPC kini mengadakan pertemuan mingguan untuk menyetujui ratusan unit permukiman dalam setiap sesi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!