Suara.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyatakan dukungannya pada rencana pembuatan sekolah rakyat di Jakarta. Menurutnya program inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini bisa mendorong pemerataan pendidikan bagi kalangan tidak mampu.
"Dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat, mereka yang kurang beruntung dapat berkesempatan mendapatkan pendidikan guna mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi dalam menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Justin kepada Suara.com, Rabu (15/1/2025).
Justin mengutip data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut dari 275,36 juta jiwa rakyat Indonesia, hanya 6,41 persen yang mengenyam pendudukan tinggi.
Rinciannya, D1 dan D2 0,41 persen, D3 sejumlah 1,28 persen, S1 sejumlah 4,39 persen, S2 sejumlah 0,31 persen, dan hanya 0,02 persen penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3.
"Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pendidikan masyarakat kami sangat menghawatirkan, dan kehadiran sekolah rakyat Pak Prabowo diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat," ungkapnya.
Ia menilai Jakarta punya banyak lahan kosong yang bisa dipakai untuk menjalankan program ini.
Lahan kosong yang dimaksud Justin yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ia membeberkan berdasarkan tahun 2023, terdapat 3.100 bidang tanah berada di bawah BUMD DKI dan 1.000 bidang tanah dinaungi Dinas DKI.
Menurutnya, ketimbang didiamkan, lebih baik aset itu dimanfaatkan untuk membangun sekolah rakyat. Pemprov bisa dengan mudah mengatur penggunaan aset lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).
"Lahan-lahan tidur itu (Pemprov) bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah rakyat tanpa pemerintah membeli tanah baru," ucap Justin.
"Badan aset daerah hanya perlu membuka data asetnya, tinggal kementerian memilih saja mana yang sesuai," imbuhnya.
Mulai Program Sekolah Rakyat di Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.
"Memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya, setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang," ujarnya ditemui usai rapat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Jakarta, Senin (13/1/2025).
Tidak menutup kemungkinan kalau daerah pelosok juga menjadi skala prioritas dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan kalau program tersebut hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.
"Nanti kami lihat ya prioritasnya, kita lihat. Tapi yang jelas ini adalah untuk KPM, keluarga penerima manfaat, dari golongan miskin ekstrem," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Sekolah Rakyat Prabowo Dinilai Gebrakan Bagus, Solusi buat Keluarga Miskin Gapai Pendidikan?
-
Kritik Raffi Ahmad Dikawal Patwal Arogan, JJ Rizal Murka: Badut Entertaiment Naik Kelas, Republik jadi Sirkus Comberan
-
Diserang Balik Gegara Kritik Jokowi Tokoh Terkorup 2024, Ramai Pegiat Antikorupsi Kena Doxing, Ulah Buzzer?
-
Susi Pudjiastuti Nangis Kejer Sikapi soal Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan