Suara.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyatakan dukungannya pada rencana pembuatan sekolah rakyat di Jakarta. Menurutnya program inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini bisa mendorong pemerataan pendidikan bagi kalangan tidak mampu.
"Dengan menempuh pendidikan di sekolah rakyat, mereka yang kurang beruntung dapat berkesempatan mendapatkan pendidikan guna mendapatkan pekerjaan dan berkontribusi dalam menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujar Justin kepada Suara.com, Rabu (15/1/2025).
Justin mengutip data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebut dari 275,36 juta jiwa rakyat Indonesia, hanya 6,41 persen yang mengenyam pendudukan tinggi.
Rinciannya, D1 dan D2 0,41 persen, D3 sejumlah 1,28 persen, S1 sejumlah 4,39 persen, S2 sejumlah 0,31 persen, dan hanya 0,02 persen penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3.
"Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pendidikan masyarakat kami sangat menghawatirkan, dan kehadiran sekolah rakyat Pak Prabowo diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat," ungkapnya.
Ia menilai Jakarta punya banyak lahan kosong yang bisa dipakai untuk menjalankan program ini.
Lahan kosong yang dimaksud Justin yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Ia membeberkan berdasarkan tahun 2023, terdapat 3.100 bidang tanah berada di bawah BUMD DKI dan 1.000 bidang tanah dinaungi Dinas DKI.
Menurutnya, ketimbang didiamkan, lebih baik aset itu dimanfaatkan untuk membangun sekolah rakyat. Pemprov bisa dengan mudah mengatur penggunaan aset lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).
"Lahan-lahan tidur itu (Pemprov) bisa dimanfaatkan untuk membangun sekolah rakyat tanpa pemerintah membeli tanah baru," ucap Justin.
"Badan aset daerah hanya perlu membuka data asetnya, tinggal kementerian memilih saja mana yang sesuai," imbuhnya.
Mulai Program Sekolah Rakyat di Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta. Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.
"Memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya, setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang," ujarnya ditemui usai rapat di kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Jakarta, Senin (13/1/2025).
Tidak menutup kemungkinan kalau daerah pelosok juga menjadi skala prioritas dalam pembuatan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan kalau program tersebut hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.
"Nanti kami lihat ya prioritasnya, kita lihat. Tapi yang jelas ini adalah untuk KPM, keluarga penerima manfaat, dari golongan miskin ekstrem," imbuhnya.
Berita Terkait
-
Sekolah Rakyat Prabowo Dinilai Gebrakan Bagus, Solusi buat Keluarga Miskin Gapai Pendidikan?
-
Kritik Raffi Ahmad Dikawal Patwal Arogan, JJ Rizal Murka: Badut Entertaiment Naik Kelas, Republik jadi Sirkus Comberan
-
Diserang Balik Gegara Kritik Jokowi Tokoh Terkorup 2024, Ramai Pegiat Antikorupsi Kena Doxing, Ulah Buzzer?
-
Susi Pudjiastuti Nangis Kejer Sikapi soal Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai Gegara Nunggak SPP
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian