Ketimbang Pakai Dana Zakat, Golkar Sarankan Konglomerat Ikut Danai Program Makan Gratis

Suara.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M Sarmuji menilai, masyarakat yang berkemampuan lebih bisa memberikan bantuan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, soal ide penggunaan zakat untuk pembiayaan program MBG harus hati-hati.

Hal itu disampaikan Sarmuji menanggapi adanya usulan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang mengusulkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk turut melibatkan masyarakat dalam soal pembiayaan, terutama lewat zakat.

"Masyarakat bisa saja ambil bagian dalam program makan bergizi gratis. Terutama mereka yang memiliki kemampuan lebih," kata Sarmuji kepada Suara.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, para kolongmerat Indonesia bisa terlibat dalam pembiayaan program MBG tersebut.

"Ya lah. Para konglomerat bisa terlibat kalau mau," katanya.

Sementara soal pembiayaan MBG diusulkan lewat zakat, Sarmuji memberikan wanti-wanti.

"Khusus dari zakat harus dikelola secara lebih hati-hati karena peruntukan zakat susah ada ketentuannya," katanya.

Menurutnya, jika ingin menggunakan dana zakat maka harus melibatkan ahli agama.

Baca Juga: Profil Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD Usul Program Makan Gratis Dibiayai Zakat

"Perlu konsultasi dengan ahli agama kalau diambilkan dari dana zakat," ujar dia.

Sebelumnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) diusulkan untuk turut melibatkan masyarakat dalam soal pembiayaan. Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamuddin.

Sultan menyatakan kalau program MBG bisa manfaatkan dana zakat. Penggunaan dana zakat itu, menurutnya, sekaligus bisa meringankan beban APBN.

"Saya sih melihat ada DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga. Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besar ini juga kita mau libatkan ke sana," kata Sultan ditemui di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dengan melibatkan masyarakat melalui pembayaran zakat, lanjut Sultan, membuat pemerintah jadi tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Selain melibatkan rakyatnya sendiri, pemerintah juga disarankan menggandeng pihak luar negeri untuk membantu dalam pembiayaan.

Sultan mengaku dirinya sudah pernah menyampaikan permintaan itu kepada beberapa duta besar.