Suara.com - Analis Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi hanya tinggal menunggu waktu untuk bergabung kembali ke partai politik.
Hal itu disampaikan Jamiluddin usai isu Jokowi akan bergabung ke Partai Golkar terus menerus dihembuskan.
"Bagi Jokowi, orang yang sudah lama di partai, tentu tak nyaman tanpa partai. Jokowi sebagai politisi tentu akan merasa ada yang kurang bila tidak berpartai," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Kamis (16/1/2025).
"Apalagi berpolitik itu kerapkali seperti candu. Karena itu, unsur ketagihan akan sangat kuat. Jokowi akan merasa ada yang kurang bila tidak berpolitik," sambungnya.
Ia mengatakan, atas dasar itu Jokowi merasa perlu berpartai untuk memenuhi rasa ketagihan itu. Hanya dengan begitu rasa candunya dapat dipenuhi.
Selain itu, masuk partai bagi Jokowi juga bukan semata untuk dirinya. Ia perlu partai yang besar untuk mengamankan anak dan menantunya.
"Karena itu, peluang Jokowi masuk ke Golkar sangat terbuka. Tentu itu akan dilakukannya bila dalam kalkulasi politiknya menguntungkan bagi dirinya, anaknya dan menantunya," katanya.
"Tapi bila Golkar dinilainya tidak menguntungkan secara politik, maka Jokowi akan masuk ke partai lain. Kemungkinan itu bisa ke PSI atau justru ia membentuk partai sendiri," sambungnya.
Terakhir, kata dia, hanya ada di partai Jokowi bisa mewujudkan ambisi dan candu politiknya.
Baca Juga: Kencang Isu Jokowi Masuk Golkar, Analis Bongkar Alasannya
"Karena itu, bagi Jokowi masuk partai hanya tinggal menunggu waktu saja. Untuk itu, ia bisa saja ke Golkar atau PSI atau membentuk partai baru," pungkasnya.
Sebelumnya, isu beredar di kalangan awak media jika Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi akan bergabung dengan Partai Golkar lewat organisasi masyarakat pendiri partai.
Jokowi dikabarkan akan diumumkan bergabung lewat ormas Golkar yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) pada Rabu (15/1/2025) sore ini.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji mengaku belum mendengar apapun mengenai hal itu.
"Saya belum dengar," kata Sarmuji saat dikonfirmasi Suara.com, Rabu (15/1/2025).
Ia mengaku akan mengkonfirmasi perihal kabar tersebut kepada Adies Kadir selaku Ketua Umum MKGR.
Berita Terkait
-
Kencang Isu Jokowi Masuk Golkar, Analis Bongkar Alasannya
-
Jokowi Temui Sri Sultan Hamengkubuwono, Foto Megawati dan Prabowo Memasak Jadi Sorotan: Ada yang Panik..
-
Siapa Dalang di Balik Pagar Laut Misterius Bekasi? Nama Jokowi Hingga Aguan Disorot
-
Laporan Diterima Bareskrim, Peneliti ICW Jadi Korban Doxing Pasca Kritik Jokowi
-
Jokowi Dikawal Ketat dan Disambut Puluhan Anak SD, Netizen: 1 Negara, 2 Presiden
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025