Suara.com - Pemerintah Indonesia siap mengirimkan bantuan untuk pemulihan Jalur Gaza, Palestina yang hancur oleh serangan Israel pascagencatan senjata.
Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono. Da menegaskan kesiapan Indonesia untuk mendukung rekonstruksi Jalur Gaza jika gencatan senjata yang telah disepakati dalam waktu dekat ini berjalan.
“Pemerintah Republik Indonesia siap melakukan upaya-upaya dalam rangka mendukung perbaikan atau rekonstruksi di Gaza,” kata Sugiono.
Menlu RI mengatakan, Indonesia terus berupaya berperan aktif membantu bangsa Palestina memulihkan kondisi dan mencapai kemerdekaannya dalam berbagai cara dan pendekatan.
Ia juga menyatakan kesiapan RI berkontribusi dalam pasukan penjaga perdamaian jika diminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Menurut Sugiono, kesepakatan gencatan senjata yang tercapai antara Israel dengan Hamas pada 15 Januari 2025 merupakan hal yang patut disyukuri karena membuka harapan baru bagi terwujudnya perdamaian di Palestina.
Terlebih, bangsa Palestina telah menderita begitu berat dan korban jiwa jatuh begitu banyak akibat agresi Israel yang berlangsung selama hampir 500 hari sejak 7 Oktober 2023.
Untuk itu, Indonesia menegaskan pentingnya komitmen kedua belah pihak memegang kesepakatannya masing-masing sehingga tidak ada lagi hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya gencatan senjata kali ini, kata dia.
“Semoga ini merupakan awal dari masa depan baru bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah,” tutur Sugiono.
Baca Juga: Formula E 2025 Bakal Dimulai 25 Juni, Bamsoet Yakin Balapan Tahun Ini Lebih Baik
Menlu RI juga berharap supaya gencatan senjata kali ini memberi awal yang baik untuk mencapai solusi dua negara demi mengakhiri konflik Israel-Palestina sesuai dengan kesepakatan internasional.
“Karena kami berpendirian bahwa perdamaian yang permanen itu, pada akhirnya, akan tercipta jika solusi dua negara tercapai,” katanya, menambahkan.
Tercapainya gencatan senjata untuk menghentikan agresi Israel di Jalur Gaza diumumkan Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani di Doha, Rabu (15/1).
Gencatan senjata tersebut disebut mencakup pembebasan sandera dan pertukaran tahanan, penghentian pertempuran, jaminan keamanan bagi Israel, dan bantuan kemanusiaan yang melimpah masuk ke Gaza.
Al Thani mengatakan kesepakatan gencatan senjata yang diharapkan mengakhiri agresi dan genosida Israel yang meluluhlantakkan Gaza tersebut terdiri dari tiga tahap yang mulai berlaku pada Ahad (19/1). [Antara].
Berita Terkait
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Sebulan Penuh, Kapan Waktu yang Tepat untuk Membacanya?
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
Pilihan
-
Pesawat Pengangkut BBM Jatuh di Krayan Timur, Pencarian Masuk ke Hutan Belantara
-
Resmi Dibuka! Jadwal Penukaran Uang Baru 2026 Periode Kedua di PINTAR BI Go Id
-
Murka ke Wasit Majed Al-Shamrani, Bojan Hodak: Kita Akan Lihat!
-
Warga Boyolali Gugat Gelar Pahlawan Soeharto, Gara-gara Ganti Rugi Waduk Kedungombo Belum Dibayar
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
Terkini
-
Di Sidang DK PBB, Menlu Sugiono Kecam Pendudukan Israel di Tepi Barat Palestina
-
Hari Pertama Ramadan, Masjid Istiqlal Siapkan 3.500 Nasi Box untuk Buka Puasa Bersama
-
Verifikasi Data BPJS PBI Dimulai, Pemerintah Dahulukan Pasien Katastropik dalam Ground Check
-
KY akan Periksa 2 Hakim PN Depok yang Jadi Tersangka untuk Penegakan Kode Etik
-
Liquid Vape Dicampur Narkotika, Desakan Aturan Ketat Menggema di Tengah Celah Regulasi
-
Prabowo Tetapkan Susunan Baru Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan 20262031, Ini Daftarnya!
-
KPK Perpanjang Larangan ke Luar Negeri Eks Menteri Agama Yaqut Terkait Korupsi Kuota Haji!
-
Hari Ini, Puluhan Ribu Petugas Mulai Verifikasi Lapangan Peserta PBI-JK
-
DPR Tegaskan Belum Ada Usulan untuk Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
-
Pemerintah Mulai Groundcheck Data BPJS PBI, Gus Ipul Minta Tak Ada Orang Titipan