Suara.com - Pagar laut sepanjang 30 kilometer yang membentang di perairan Tangerang, Banten dicabut oleh pasukan TNI. Namun oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) hal itu dinilai terburu-buru.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menilai pembongkaran tersebut terburu-buru. Pasalnya, pagar laut itu masih harus dijadikan barang bukti, setelah dilakukan penyegelan.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pembongkaran dilakukan lantaran telah menjadi perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah perintah presiden,” kata Agus, saat dikonfirmasi awak media, Minggu (19/1/2025).
Pembongkaran, kata Agus, bakal terus dilakukan hingga tidak ada lagi bambu yang tertancap memagari laut Tangerang.
Pembongkaran, lanjut Agus, dilakukan agar tidak ada lagi nelayan yang kesulitan dalam mencari ikan. Pasalnya selama dipagar para nelayan harus memutar dengan jarak yang lebih jauh saat ingin mencari ikan.
“Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut,” katanya.
Agus mengaku jika bakal membongkar pagar-pagar bambu tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
“Secepatnya (ditargetkan selesai),” tegas dia.
Sebelumnya, pagar laut terbuat dari bambu membentang di perairan laut Tangerang, Banten. Panjangnya mencapai 30 KM.
Usai viral, sejumlah pihak yang mengklaim jika pagar tersebut dibuat dari hasil swadaya masyarakat. Pagar diklaim sebagai pemecah gelombang pasang dan tempat budidaya kerang oleh kelompok nelayan.
Namun hal itu tidak membuat orang percaya. Sebagian orang menduga, jika pagar laut dibuat lantaran berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, karena jaraknya tak begitu jauh.
Berita Terkait
-
Presiden Sampai Turun Tangan Soal Pagar Laut, Rocky Gerung: Bukti Koordinasi di Kementerian Tak Jalan
-
Prabowo Didesak Jangan Hanya Cabut Pagar Laut, Tapi Usut Tuntas
-
Menteri KKP Sayangkan Pembongkaran Pagar Laut Tangerang oleh Angkatan Laut
-
Profil Brigjen TNI Mar Harry Indarto, Sosok yang Pimpin Pembongkaran Pagar Laut Tangerang
-
Pagar Laut Disebut Dibangun Sejak Rezim Sebelum Prabowo, Pemerintah Didesak Fokus Pembangunan Berbasis Lingkungan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'