Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang. Ia langsung menuju masuk ke arah dalam Istana saat ditanya awak media.
Diketahui saat Trenggono tiba di komplek Istana Kepresidenan, kondisi tengah hujan. Trenggono hanya merespons pertanyaan wartawan sembari berjalan menuju Istana, Senin (20/1/2025) sore.
Awak media bertanya terkait pemanggilan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana, apakah mengenai soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang atau lainnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Trenggono mengaku belum tahu.
Bongkar Pagar Laut
Sebelumnya, Trenggono mengaku sepakat untuk membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Langkah itu disampaikan usai Trenggono bertemu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Trenggono sempat meminta pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang itu ditunda untuk memastikan berlangsungnya proses penyidikan. Kekinian ia menegaskan untuk membongkar pagar laut usai bertemu KSAL.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @swtrenggono, Trenggono mengatakan pertemyan dengan KSAL dalam rangka evaluasi perihal pembongkaran pagar laut.
"Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan pak wamen dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai itu adalah soal pagar laut," kata Trenggono melalui video yang ia unggah, Senin (20/1/2025).
Trenggono menyampaikan pihaknya akan memberikan batasa waktu samlai dengan Rabu (22/1). Ia berujar pada Rabu pagi akan melakulam rapat terlebih dahulu sebelum akhirnya membongkar pagar laut.
"Lalu siangnya kami akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu pak KSAL ya," kata Trenggono.
Sementara itu, Ali menyampaikan hal serupa. Ia berujar sudah melakukan evaluasi bersama KKP terkait pembongkaran pagar laut.
"Jadi pagi ini kami bersama pak menteri dan pak wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat, dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan karena itu instruksi dari bapak presiden kan TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat," ujar Ali.
Tag
Berita Terkait
-
Komentari Demo ASN Kemendikti Saintek, Pandji Pragiwaksono Sindir Aksi Arogan Menteri Satryo Mirip Prabowo?
-
Meski Klaim Harga-harga Kebutuhan Turun, Prabowo Sebut Tak Ada Tanggal Merah di Kabinet: Saya belum Puas!
-
Makan Lontong Medan Bareng Dasco di DPR, Surya Paloh Buka-bukaan soal Kinerja Prabowo, Apa Katanya?
-
SHGB Pagar Laut Tangerang Milik Kapuk Niaga Indah? Menteri ATR Nusron Wahid: Itu Tidak Betul!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Janji Kapolri: Telepon 110 Wajib Diangkat 10 Detik, Lewat? Langsung Eskalasi ke Mabes
-
Eks Direktur SMA Akui Dapat Uang Terima Kasih 7 Ribu Dollar AS dari Penyedia Chromebook
-
Ancaman Baru Virus Nipah: Tingkat Kematian 75%, Thailand Waspada, Apa Gejalanya?
-
Wamenkumham: Aparat Siap Terapkan KUHP Baru, Tantangan Terberat Ada pada Pola Pikir Masyarakat
-
Kapolri Sigit: Perpol Jabatan Polri Bukan Lawan Putusan MK
-
Noel Sebut Menkeu Purbaya Bakal Dinoelkan: 'Ada Bandit Lepas Anjing Liar' karena Ganggu Pesta
-
UU HAM Akan Direvisi Setelah 26 Tahun: Benarkah Sudah Usang?
-
Gelang GPS Resmi Dilepas, Suami Tersangka Bela Istri dari Jambret Bernapas Lega Usai Sepakat RJ
-
DPR Gelar Rapat Tertutup, Bahas Anggaran Bareng Menhan dan Panglima TNI
-
Bantah Kena OTT KPK, Eks Wamenaker Noel: Operasi Tipu-tipu