DPR Gelar Rapat Tertutup, Bahas Anggaran Bareng Menhan dan Panglima TNI

Suara.com - Komisi I DPR RI melangsungkan pertemuan penting dengan jajaran pimpinan pertahanan negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026).

Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta seluruh jajaran petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai rencana kerja strategis untuk tahun anggaran 2026.

Mengingat sensitivitas materi yang dibahas, pimpinan rapat memutuskan agar proses diskusi berlangsung secara tertutup dari akses publik maupun media.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa sifat tertutup dari rapat ini diambil karena agenda yang dibahas berkaitan erat dengan kebijakan negara yang sangat krusial.

Informasi yang dipaparkan dalam forum tersebut dinilai mengandung unsur strategis yang tidak diperuntukkan bagi konsumsi masyarakat umum.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ini rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” tegas Utut saat meresmikan dimulainya persidangan, dikutip via Antara,

Kebijakan sterilisasi ruang rapat pun diberlakukan secara ketat. Selain para undangan resmi, anggota TNI, staf Kementerian Pertahanan, dan anggota DPR RI, tidak diperkenankan ada pihak lain yang berada di dalam ruangan guna menjamin kerahasiaan data pertahanan negara.

Rapat koordinasi ini menunjukkan soliditas lini pertahanan Indonesia dengan hadirnya seluruh kepala staf angkatan secara lengkap, antara lain:

Baca Juga: Saleh Daulay: Reshuffle Kabinet Hak Konstitusional Presiden Prabowo

• Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD): Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
• Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU): Marsekal TNI Tonny Harjono.
• Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL): Laksamana TNI Muhammad Ali.

Selain memetakan rencana kerja untuk tahun depan, rapat ini juga menjadi forum evaluasi atas capaian kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI sepanjang tahun 2025.

Penilaian ini krusial untuk memastikan penggunaan anggaran pertahanan tepat sasaran dan sesuai dengan target modernisasi alutsista maupun peningkatan profesionalisme prajurit.

Dari sisi parlemen, Utut Adianto mengonfirmasi bahwa rapat telah memenuhi kuorum kehadiran dengan tercatatnya 29 anggota Komisi I yang mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR RI. Hal ini memastikan bahwa keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat tersebut memiliki legitimasi politik yang kuat.