Suara.com - Isu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sempat memanas beberapa hari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 organisasi tersebut.
Bahkan kabar yang beredar, bergabungnya Gibran ke MKGR merupakan pintu masuk ke Partai Golkar.
Berkembangnya isu Gibran masuk MKGR berawal dari rencana kehadiran mantan Wali Kota Solo itu di acara HUT. Namun, belakangan suami Selvi Ananda itu batal hadir karena ada acara kenegaraan.
Terlepas dari isu tersebut, organisasi ini telah berkiprah di Indonesia selama 63 tahun. Keberadaannya mewarnai kehidupan bermasyarakat dan politik Tanah Air. Lantas, bagaimana sejarah dan siapa pendirinya? Simak ulasannya berikut ini.
Sejarah dan Pendiri MKGR
MKGR resmi lahir pada 3 Januari 1960. Tercatat, Mayjen TNI (Purn) R.H. Sugandhi sebagai pendirinya.
Mengutip dari laman DPD Golkar Riau, organisasi ini berdiri sangat sederhana. Tanpa melalui upacara yang dihadiri pejabat atau orang-orang berpengaruh. Hanya ada dua orang, yakni Thoyib Pardjojo, seorang petani bunga dari Kampung Kebon Jeruk di pinggiran Kota Jakarta dan Abas Tarwi seorang anggota Polisi berpangkat Bintara.
Pada 1985, organisasi ini diatur dan terikat dengan Undang-Undang No, 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Awal berdiri, organisasi masyarakat ini telah melewati banyak dinamika yang terjadi di Indonesia. Gesekan politik dan sosial seiring dengan pengaruh PKI ikut menentukan arah pergerakannya.
Baca Juga: Style Selvi Ananda Kondangan ke Pernikahan Anak Menteri Dicap Bersinar
MKGR bersama dengan KOSGORO dan SOKSI tergabung dalam kekuatan Tri Karya yang bergerak membendung kekuatan komunis. Ketiga organisasi ini bergabungan dengan pimpinan Angkatan Darat, tokoh-tokoh pemuda, agamawan, guru, cendekiawan, buruh, dan petani membentuk front anti komunis.
Kemudian pada 20 Oktober 1964, R.H. Sugandhi bersama-sama pimpinan TNI AD dan beberapa tokoh nasional mendirikan kelahiran Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
Pada perkembangannya, tepatnya tahun 1969, organisasi ini masuk dalam 7 kelompok induk organisasi Golkar. Selaon MKGR, ada KOSGORO, SOKSI, GAKARI, Profesi, Ormas Hankam, dan Karya Pembangunan.
Sosok Mayjen TNI (Purn) R.H. Sugandhi
Mayjen TNI (Purn) R.H. Sugandhi merupakan purnawiran TNI Angkatan Darat (AD). Namanya cukup terkenal di dunia militer.
Ia pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno. Jabatan sebagai Komandan Pasukan Pengawal Presiden diembannya mulai dari 1946 hingga 1948. Kemudian menjadi ajudan senior sejak 1948 sampai 1960.
Sugandhi disebutkan sempat juga masuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong-Royong (DPR-GR) pada 1963.
Tidak hanya di militer, disebut pernah juga menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI. Sugandhi wafat pada 25 Juli 1991.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim
-
KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil