Suara.com - Isu Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sempat memanas beberapa hari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 organisasi tersebut.
Bahkan kabar yang beredar, bergabungnya Gibran ke MKGR merupakan pintu masuk ke Partai Golkar.
Berkembangnya isu Gibran masuk MKGR berawal dari rencana kehadiran mantan Wali Kota Solo itu di acara HUT. Namun, belakangan suami Selvi Ananda itu batal hadir karena ada acara kenegaraan.
Terlepas dari isu tersebut, organisasi ini telah berkiprah di Indonesia selama 63 tahun. Keberadaannya mewarnai kehidupan bermasyarakat dan politik Tanah Air. Lantas, bagaimana sejarah dan siapa pendirinya? Simak ulasannya berikut ini.
Sejarah dan Pendiri MKGR
MKGR resmi lahir pada 3 Januari 1960. Tercatat, Mayjen TNI (Purn) R.H. Sugandhi sebagai pendirinya.
Mengutip dari laman DPD Golkar Riau, organisasi ini berdiri sangat sederhana. Tanpa melalui upacara yang dihadiri pejabat atau orang-orang berpengaruh. Hanya ada dua orang, yakni Thoyib Pardjojo, seorang petani bunga dari Kampung Kebon Jeruk di pinggiran Kota Jakarta dan Abas Tarwi seorang anggota Polisi berpangkat Bintara.
Pada 1985, organisasi ini diatur dan terikat dengan Undang-Undang No, 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Awal berdiri, organisasi masyarakat ini telah melewati banyak dinamika yang terjadi di Indonesia. Gesekan politik dan sosial seiring dengan pengaruh PKI ikut menentukan arah pergerakannya.
Baca Juga: Style Selvi Ananda Kondangan ke Pernikahan Anak Menteri Dicap Bersinar
MKGR bersama dengan KOSGORO dan SOKSI tergabung dalam kekuatan Tri Karya yang bergerak membendung kekuatan komunis. Ketiga organisasi ini bergabungan dengan pimpinan Angkatan Darat, tokoh-tokoh pemuda, agamawan, guru, cendekiawan, buruh, dan petani membentuk front anti komunis.
Kemudian pada 20 Oktober 1964, R.H. Sugandhi bersama-sama pimpinan TNI AD dan beberapa tokoh nasional mendirikan kelahiran Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
Pada perkembangannya, tepatnya tahun 1969, organisasi ini masuk dalam 7 kelompok induk organisasi Golkar. Selaon MKGR, ada KOSGORO, SOKSI, GAKARI, Profesi, Ormas Hankam, dan Karya Pembangunan.
Sosok Mayjen TNI (Purn) R.H. Sugandhi
Mayjen TNI (Purn) R.H. Sugandhi merupakan purnawiran TNI Angkatan Darat (AD). Namanya cukup terkenal di dunia militer.
Ia pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno. Jabatan sebagai Komandan Pasukan Pengawal Presiden diembannya mulai dari 1946 hingga 1948. Kemudian menjadi ajudan senior sejak 1948 sampai 1960.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana