Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui penggunaan APBN untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II.
Total dana yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan mulai 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Kepastian tersebut disampaikan Prabowo saat menggelar rapat terbatas mengenai IKN di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
"Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," kata Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Selasa (21/1/2025).
AHY mengatakan bahwa anggaran tersebut dipersiapkan dan dialokasikan untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas atau gedung-gedung yang digunakan untuk legislatif berupa parlemen dan juga yudikatif.
AHY mengatakan selain dan yang bersumber dari APBN, nantinya juga ada dana yang bersumber non-APBN dalam pembangunan IKN.
"Inilah hadirnya kebersamaan, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha," kata AHY.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan area pembangunan IKN yang menggunakan sumber pendanaan dari APBN.
"Untuk penyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2, karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2," kata Basuki.
Baca Juga: Tengok Proyek Gedung Parlemen, Pimpinan MPR Terbang ke IKN Jumat Pekan Depan
Ia juga mengemukakan bahwa anggarn tersebut di dalamnya termasuk untuk pemeliharaan, pengelolaan prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal.
"Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang, kita menyerahkan pada OIKN untuk kami melola dan kami pelihara, itu dari APBN," sambung Basuki.
Basuki juga menyebutkan pembangunan IKN yang bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Sebesar Rp60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan visibilitas tadinya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer di kawasan KIPP itu," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS