Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menyoroti tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Terlebih juga kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang juga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Berdasarkan survei terbaru, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan, khususnya di bidang infrastruktur dan pembangunan wilayah, berada di atas rata-rata.
Ia mengklaim adanya hal itu menjadi bukti kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan kebutuhan rakyat.
"Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan inklusif, berfokus pada pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Terlebih, kinerja AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sangat dirasakan hasilnya. Tingginya tingkat kepuasan ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan rakyat,” kata Fathi kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Sebagai Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan pembangunan ekonomi, Fathi juga menyoroti peran AHY dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berdampak luas.
AHY dinilainya berhasil memastikan pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah, menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Partai Demokrat selalu berkomitmen untuk mendukung pemerintahan yang bekerja untuk rakyat. Peran Mas AHY dalam pemerintahan ini mencerminkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Demokrat, yakni keberpihakan pada rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan, jika adanya kepuasan masyarakat ini harus menjadi dorongan bagi semua pihak, khususnya di parlemen, untuk terus mendukung kebijakan strategis yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Baca Juga: Bahlil Termasuk Menteri Berkinerja Terburuk di 100 Hari Prabowo-Gibran, Golkar: Survei Menyesatkan!
Menurutnya, seluruh elemen bangsa untuk terus bersinergi membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Ia juga berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dan tim kementeriannya, termasuk AHY, dapat terus menjaga kinerja positifnya dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih besar.
“Kami di Komisi XI siap mendukung langkah-langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, termasuk mendukung kebijakan yang telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Litbang Kompas mengadakan survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, 80,9 persen menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran.
Dikutip dari survei yang dirilis Senin 20 Januari 2025, publik yang menyatakan puas sebanyak 80,9 persen, sementara yang menyatakan tidak puas 19,1 persen.
Litbang Kompas membedah tingkat kepuasan publik dari setiap tingkatan masyarakat. Masyarakat bawah yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran sebesar 84,7 persen, tidak puas 15,3 persen.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
AS Blokade Selat Hormuz, China-Rusia Bersatu Tekan Washington
-
Wamendagri: Penyusunan Anggaran Daerah harus Selaras dengan RKPD
-
Cegah Keberangkatan Non-Prosedural, Pemerintah Siapkan Satgas Haji Ilegal
-
400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
-
Disenggol Soal Paus Leo XIV hingga Tak Dibantu di Selat Hormuz, Trump Tantrum ke PM Italia
-
Anak Palestina Dilarang Sekolah, Israel Tembak Gas Air Mata ke 55 Siswa SD
-
Usai Kasus Foto AI PPSU, Pramono Benahi Sistem JAKI dan Batasi Akses Laporan ASN
-
Senyap, Iran Siap-siap Stok Rudal dan Drone di Tengah Gencatan Senjata
-
Bukan di Bawah Menteri, Baleg DPR Sepakat Bentuk Badan Baru Untuk Kelola Satu Data Indonesia
-
Petisi Tembus 1 Juta Tanda Tangan, Warga Eropa Desak Uni Eropa Putus Hubungan dengan Israel