Suara.com - Sebanyak 22 warga sipil tewas dan 124 lainnya terluka akibat tembakan tentara Israel saat berusaha kembali ke daerah mereka di Lebanon selatan pada Minggu (26/1), menurut Kementerian Kesehatan Lebanon.
Sebelumnya, kantor berita pemerintah NNA melaporkan bahwa jumlah korban tewas mencapai 15, dengan rincian tiga orang di kota Aitaroun, tiga di Hula, empat di Markaba, dan dua di Mays al-Jabal. Satu orang tewas masing-masing di al-Adisa, Kfarkila, dan Dahiras.
Media tersebut menyebutkan bahwa para korban ditembaki oleh tentara Israel ketika mereka berusaha kembali ke wilayah mereka di Lebanon selatan.
Sementara itu, tentara Israel mengklaim bahwa tembakan tersebut ditujukan untuk mencegah ancaman di beberapa area Lebanon selatan.
Pernyataan militer menyebutkan bahwa beberapa tersangka telah ditangkap untuk diinterogasi, dan pasukan Israel tetap berada di Lebanon selatan, "beroperasi sesuai dengan kesepakatan antara Israel dan Lebanon."
Peningkatan ketegangan terjadi setelah masa 60 hari untuk penarikan tentara Israel dari Lebanon selatan berakhir pada hari Minggu.
Tentara Lebanon mendorong warga agar menahan diri dan mengikuti instruksi militer demi keselamatan mereka.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun, juga meminta penduduk Lebanon selatan untuk bersikap sabar dan mempercayakan keamanan mereka kepada tentara.
"Kedaulatan Lebanon dan integritas wilayahnya tidak dapat ditawar, dan saya berkomitmen untuk memperjuangkan isu ini di tingkat tertinggi demi hak dan martabat Anda," katanya dalam sebuah pernyataan.
Perdana Menteri yang baru ditunjuk, Nawaf Salam, juga menyerukan hal serupa kepada masyarakat Lebanon.
Penjabat Perdana Menteri Najib Mikati mengajak negara-negara yang mendukung perjanjian gencatan senjata "untuk mendesak musuh (Israel) segera menarik diri dari wilayah selatan."
Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, mengecam tindakan tentara Israel yang menyebabkan kematian warga sipil.
"Darah dan luka warga Lebanon yang tidak berdaya adalah sebuah panggilan mendesak bagi komunitas internasional dan sponsor perjanjian gencatan senjata untuk mengambil tindakan segera dan memaksa Israel keluar dari tanah kami," ujarnya.
Gencatan senjata yang rapuh diberlakukan antara Israel dan Lebanon sejak 27 November, berakhirnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang dimulai pada 8 Oktober 2023, dan meningkat menjadi konflik berskala penuh pada 23 September 2024.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, Israel diharuskan menarik pasukannya secara bertahap dari selatan garis biru, perbatasan de facto, sementara tentara Lebanon akan dikerahkan di Lebanon selatan dalam waktu 60 hari.
Berita Terkait
-
Presiden Lebanon Bersumpah Pertahankan Kedaulatan Usai Serangan Israel Tewaskan 22 Orang
-
Israel Abaikan Gencatan Senjata, Lebanon Kecam Penundaan Penarikan Mundur
-
PBB: Gencatan Senjata Lebanon-Israel Gagal, Warga Sipil Jadi Korban
-
Pemimpin Houthi: Boikot AS-Israel Senjata Pamungkas Negara-negara Islam
-
Hamas Tuding Israel Halangi Pengungsi Palestina Kembali ke Gaza Utara: Gencatan Senjata Dipertanyakan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar