UMKM hingga Kampus Diusulkan Kelola Tambang, Cak Imin: Perlu Kearifan, Jangan Sampai Semua Ikut-ikutan

Suara.com - Menteri Kordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku setuju semua dilibatkan dalam mengelola bisnis tambang. Namun, ia mewanti-wanti agar bijak dalam pemberian izinya.

Hal itu disampaikan Cak Imin menanggapi soal Revisi UU Minerba yang dalam aturannya diusulkan mulai dari Ormas, UMKM hingga Kampus bisa mengelola tambang.

"Ya kita sambut baik, kita dorong semua terlibat meskipun semua butuh kearifan. Layak apa tidak, memaksakan diri apa enggak, semua pasti ada kalkulasinya," kata Cak Imin ditemui di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

Ketua Umum PKB itu mengatakan pemberian izin tambang terhadap ormas, UMKM dan Kampus diharapkan untuk dilihat kelayakannya.

"Sangat tergantung apakah layak atau tidak. Karena jangan sampai menjadi semuanya ikut-ikutan saja," ujarnya.

Untuk itu, Cak Imin mengingatkan agar pemberian izin tambang tersebut harus mengedepankan kearifan. Hal itu agar tak ada kesenjangan misalnya antar sesama UMKM, atau Kampus.

"Makanya, semua butuh kearifan, nanti tanya Pak Bahlil," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani membantah pihaknya tiba-tiba mengusulkan Perguruan Tinggi atau Kampus diberikan izin mengelola tambang seperti tertuang dalam tambahan pasal Revisi UU Minerba. Ia mengklaim DPR akan tetap membuka diri menerima masukan.

"Ya makanya kita membuka diri untuk menerima masukan dari kampus dsn kampus kita undang untuk datang ke sini dan narasumber-narasumber juga kita minta untuk memberi masukannya," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Baca Juga: Cak Imin Tanggapi PDIP Dukung Prabowo Tanpa Masuk Kabinet: Yang Penting Produktif

Ia menegaskan, jika pembahasan RUU Minerba ini tidak hanya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah saja.

"Jadi gak tiba-tiba, itu yang sudah dibicarakan kemarin Bamus dan itu pembicaraan tersebut juga sudah kami sampaikan ke pemerintah, pembahasan ini kan tidak hanya DPR saja tapi juga dengan pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, Puan menyampaikan, dirinya juga akan meminta Baleg DPR RI mengedepankan meaningfull participation dalam pembahasan RUU Minerba.

"Kita minta supaya teman-teman yang ada di Baleg membuka apa namanya mendapatkan masukan dari luar juga dateng ke kampus-kampus juga mengundang narasumber-narasumber untuk bisa mendapatkan masukan-masukannya jadi membuka diri dan menerima masukan, itu," pungkasnya.