Suara.com - Dinas Imigrasi Selandia Baru telah mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa untuk memberikan laporan rinci tentang riwayat aktivitas militer mereka, menurut laporan media Israel pada hari Selasa.
Setidaknya satu tentara Israel yang terlibat dalam agresi di Jalur Gaza telah ditolak masuk oleh imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya, seperti yang dilaporkan oleh Times of Israel, tanpa menyebutkan tanggal kejadian.
Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel yang berada dalam usia militer yang ingin mendapatkan visa wisata untuk melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel serta jika mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.
Sesuai undang-undang Israel, seluruh warga yang berusia 18 tahun diwajibkan untuk mengikuti dinas militer nasional.
Para pemohon visa diminta untuk melengkapi kuesioner yang merinci pengalaman dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas, tempat, unit asal, dan kamp militer, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.
Mereka juga diminta untuk menjelaskan keterkaitan mereka dengan dinas intelijen, penegakan hukum spesifik, atau kelompok dan organisasi yang terlibat dalam kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia untuk kepentingan mereka.
Kuesioner tersebut juga menanyakan apakah mereka pernah terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran hak asasi manusia.
Dilaporkan bahwa Imigrasi Selandia Baru tidak memberikan pengecualian untuk warga Israel yang tidak dapat menyampaikan riwayat dinas militer mereka karena alasan keamanan. Mereka tidak bisa mengajukan visa jika tidak menyelesaikan kuesioner tersebut.
Seorang tentara Israel yang identitasnya tidak disebutkan mengatakan bahwa visanya tetap ditolak oleh Selandia Baru meskipun ia menyatakan tidak terlibat dalam kejahatan perang di Jalur Gaza.
Baca Juga: Hamas dan Mesir Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza, Israel Menolak
Selain Selandia Baru, Australia juga dilaporkan mulai menerapkan kebijakan serupa, yang menyebabkan dua warga Israel ditolak masuk ke negara tersebut.
Saat dimintai keterangan, Dinas Imigrasi Selandia Baru mengonfirmasi laporan tersebut namun menyatakan bahwa keberadaan di perang di Jalur Gaza tidak otomatis menjadi alasan penolakan bagi warga Israel untuk masuk ke Selandia Baru.
Berita Terkait
-
Serangan Israel di Lebanon Selatan Tewaskan 5 Orang dan Lukai Puluhan Warga
-
Hamas Peringatkan Penundaan Bantuan ke Gaza Bisa Pengaruhi Pembebasan Sandera
-
Tantangan Baru di Timur Tengah, Israel Perkuat Cengkeraman di Dataran Tinggi Golan
-
Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
-
Hamas dan Mesir Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza, Israel Menolak
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera