Suara.com - Dua pejabat Hamas pada Rabu menuduh Israel menunda pengiriman bantuan kemanusiaan penting ke Jalur Gaza sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian gencatan senjata. Mereka memperingatkan bahwa keterlambatan tersebut dapat berdampak pada pembebasan sandera yang direncanakan.
"Kami memperingatkan bahwa penundaan yang berkelanjutan dan kegagalan untuk mengatasi poin-poin ini (pengiriman bantuan utama) akan memengaruhi perkembangan alami perjanjian, termasuk pertukaran tahanan," ujar seorang pejabat senior Hamas yang enggan diungkap identitasnya.
Pejabat lainnya, yang juga berbicara secara anonim, mengatakan bahwa kelompoknya telah meminta mediator untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini.
Menurut Hamas, Israel gagal mengirimkan barang-barang bantuan utama, termasuk bahan bakar, tenda, mesin berat, dan peralatan lainnya ke Gaza. Barang-barang tersebut seharusnya dikirim pada minggu pertama sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari.
“Ada ketidakpuasan di antara faksi-faksi perlawanan karena pendudukan menunda-nunda dan gagal melaksanakan ketentuan gencatan senjata, khususnya yang menyangkut aspek kemanusiaan,” tambah pejabat Hamas.
Hamas telah mengangkat isu ini dalam pertemuan dengan mediator Mesir di Kairo pada Rabu. Mereka berharap para mediator dapat memastikan Israel mematuhi ketentuan yang telah disepakati.
Peringatan ini muncul menjelang rencana pembebasan tiga sandera pada Kamis, termasuk dua wanita, serta tiga sandera lainnya yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu.
Saat ini, Israel dan Hamas tengah menjalankan fase pertama gencatan senjata selama 42 hari yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesepakatan tersebut, tujuh sandera Israel telah dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 290 tahanan, sebagian besar merupakan warga Palestina, dengan satu orang berkewarganegaraan Yordania.
Baca Juga: Donald Trump Soroti Dana untuk Distribusi Kondom di Gaza Senilai Rp800 Miliar
Berita Terkait
-
Donald Trump Soroti Dana untuk Distribusi Kondom di Gaza Senilai Rp800 Miliar
-
Tantangan Baru di Timur Tengah, Israel Perkuat Cengkeraman di Dataran Tinggi Golan
-
Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
-
Kadet Palestina Ungkap Kesan Mendalam Bisa Kuliah Gratis di Unhan Berkat Prabowo
-
Hamas dan Mesir Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza, Israel Menolak
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar