Suara.com - Dua pejabat Hamas pada Rabu menuduh Israel menunda pengiriman bantuan kemanusiaan penting ke Jalur Gaza sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian gencatan senjata. Mereka memperingatkan bahwa keterlambatan tersebut dapat berdampak pada pembebasan sandera yang direncanakan.
"Kami memperingatkan bahwa penundaan yang berkelanjutan dan kegagalan untuk mengatasi poin-poin ini (pengiriman bantuan utama) akan memengaruhi perkembangan alami perjanjian, termasuk pertukaran tahanan," ujar seorang pejabat senior Hamas yang enggan diungkap identitasnya.
Pejabat lainnya, yang juga berbicara secara anonim, mengatakan bahwa kelompoknya telah meminta mediator untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah ini.
Menurut Hamas, Israel gagal mengirimkan barang-barang bantuan utama, termasuk bahan bakar, tenda, mesin berat, dan peralatan lainnya ke Gaza. Barang-barang tersebut seharusnya dikirim pada minggu pertama sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari.
“Ada ketidakpuasan di antara faksi-faksi perlawanan karena pendudukan menunda-nunda dan gagal melaksanakan ketentuan gencatan senjata, khususnya yang menyangkut aspek kemanusiaan,” tambah pejabat Hamas.
Hamas telah mengangkat isu ini dalam pertemuan dengan mediator Mesir di Kairo pada Rabu. Mereka berharap para mediator dapat memastikan Israel mematuhi ketentuan yang telah disepakati.
Peringatan ini muncul menjelang rencana pembebasan tiga sandera pada Kamis, termasuk dua wanita, serta tiga sandera lainnya yang dijadwalkan dibebaskan pada Sabtu.
Saat ini, Israel dan Hamas tengah menjalankan fase pertama gencatan senjata selama 42 hari yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam kesepakatan tersebut, tujuh sandera Israel telah dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan 290 tahanan, sebagian besar merupakan warga Palestina, dengan satu orang berkewarganegaraan Yordania.
Baca Juga: Donald Trump Soroti Dana untuk Distribusi Kondom di Gaza Senilai Rp800 Miliar
Berita Terkait
-
Donald Trump Soroti Dana untuk Distribusi Kondom di Gaza Senilai Rp800 Miliar
-
Tantangan Baru di Timur Tengah, Israel Perkuat Cengkeraman di Dataran Tinggi Golan
-
Mesir Tegas Tolak Pemindahan Paksa Penduduk Palestina, Tanggapi Krisis Pengungsi Global
-
Kadet Palestina Ungkap Kesan Mendalam Bisa Kuliah Gratis di Unhan Berkat Prabowo
-
Hamas dan Mesir Bahas Pembentukan Pemerintahan Persatuan di Gaza, Israel Menolak
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Sepertiga Remaja Alami Masalah Kesehatan Mental, Skrining Tanpa Pendampingan Tak Berarti
-
BNI Sekuritas Buka Suara soal Dugaan Perundungan yang Seret Nama Pegawai di Media Sosial
-
Fashion Show dari Limbah hingga Bazar UMKM Ramaikan Alun-alun Cilegon
-
Ketika Penyandang Disabilitas Didorong Membangun Bisnis Berkelanjutan
-
KPK Tahan 4 Tersangka Baru Korupsi Asuransi Fiktif PT Pelni Rp263 Miliar
-
Limbah Sianida vs Kemarau Panjang: Saat Sungai Cikaniki Mati Rasa dan Warga Berjuang Demi Air Bersih
-
Askrindo Pertajam Strategi Pertumbuhan, Fokus Diversifikasi Produk hingga Digitalisasi
-
Optimalkan Pelayanan Publik, Mendagri: Pentingnya Penguatan Kapasitas & Dukungan Bagi Kepala Daerah
-
Nyaris Beredar! Polisi Gagalkan Distribusi 784 Ribu Butir Obat Keras Ilegal di Bandung
-
Semakin Praktis, Pembayaran Transportasi Umum Kini Cukup Tempel HP