Khawatir Korupsi, BPOM Minta KPK Awasi Penerbitan Jutaan Sertifikasi Obat

Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan untuk meminta lembaga antirasuah melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut pihaknya meminta ada pihak dari KPK untuk bekerja di kantornya. Dia mengatakan undangan disampaikan langsung kepada Ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Kami mengundang tadi dengan Ketua KPK dan seluruh pimpinan untuk berkantor di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan itu sudah ditanggapi positif oleh Ketua KPK dan akan ditindaklanjuti oleh kedeputian yang terkait," kata Taruna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

Taruna menyebut BPOM berkontribusi kepada negara karena menerbitkan jutaan sertifikasi uji coba klinis hingga pendistribusian sehingga dia menilai penting untuk menutup celah korupsi di BPOM.

"Jadi dengan demikian sesuai dengan tupoksi aturan yang kami miliki, baik tentang undang-undang kesehatan, kita memiliki potensi besar dalam konteks kontribusi keuangan negara berarti juga punya potensi mengalami apa yang kami sebut dengan kemungkinan gratifikasi, kemungkinan penyelewengan dan lain," ujar Taruna.

"Oleh karena itu kami bertekad kami ingin menjadi lembaga yang bersih," tambah dia.

Selain itu, lanjut dia, BPOM juga memperbarui memorandum of understanding (MoU) dengan KPK untuk memperkuat pencegahan terjadinya praktik korupsi.

"Karena kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional kita," katanya.

"Jadi secara simple kami sampaikan bahwa ada pakta integritas," tandas Taruna.

Baca Juga: Cegah Keracunan, BPOM Resmi Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis 30 Ribu Dapur