Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti perlunya langkah perampingan kabinet yang dinilai terlalu besar dan membebani anggaran negara.
Ia menilai, upaya pemangkasan anggaran yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan lebih efektif jika disertai dengan pengurangan jumlah anggota kabinet yang dinilai "obesitas."
Menurut Rocky, publik, termasuk investor, saat ini sedang menunggu arah kebijakan yang lebih jelas setelah evaluasi 100 hari pemerintahan.
Namun, kondisi internal kabinet yang penuh kontroversi dan minim koordinasi turut menjadi sorotan publik.
"Prabowo sudah berjanji untuk penghematan anggaran, tetapi publik menuntut bahwa anggaran di kementerian yang besar ini juga harus dipangkas. Konsekuensinya, harus ada perampingan," katanya yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Senin (3/2/2025).
Rocky menjelaskan bahwa perampingan kabinet dapat menjadi momentum untuk merapikan pemerintahan yang dinilai kurang efisien.
Ia menyoroti berbagai kontroversi yang melibatkan menteri, termasuk polemik pagar laut yang hingga kini belum jelas penanggung jawabnya serta konflik antar-menteri yang semakin mencuat.
"Presiden Prabowo sedang melihat kekacauan di dalam kabinetnya sendiri. Ada semacam suara bising yang tidak ada aturannya. Publik makin lama makin tajam melihat bahwa di dalam kabinet tidak ada koordinasi," ujarnya.
Rocky juga menilai bahwa polemik ini berdampak langsung pada kepercayaan publik dan arus investasi.
Selama situasi politik di tingkat kabinet masih tidak stabil, investor akan terus menahan investasi mereka dan memilih memarkir dana di luar negeri.
"Selama ini masih menunggu tukar tambah politik di belakang meja, siapa yang mesti digusur dari kabinet, maka investor juga akan nunggu. Dia pasti nunggu parkir duitnya di Singapura, Hong Kong, atau pusat-pusat sekitar Asia Pasifik," tambahnya.
Langkah perampingan kabinet bukan hanya sekadar untuk menekan anggaran, tetapi juga untuk memperkuat stabilitas politik yang menjadi fondasi utama dalam menarik investor.
Pemangkasan anggaran yang telah dijanjikan oleh Prabowo Subianto memang menjadi salah satu langkah simbolis yang diharapkan mampu mengurangi beban negara.
Namun, tanpa perbaikan tata kelola kabinet yang lebih ramping dan efektif, upaya tersebut dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
DPR Soroti Rencana Presiden Kirim 8000 Pasukan TNI ke Gaza Berisiko dan Mahal
-
Momen Hangat Megawati Umrah Bersama Keluarga, Prananda Bantu Tahalul
-
BMKG Peringatan Dini! Hujan Ekstrem Mengancam Sejumlah Wilayah Indonesia Sepekan ke Depan
-
Libur Imlek: Penumpang Whoosh Naik Signifikan hingga 25 Ribu Orang Sehari
-
Xi Jinping dan Donald Trump Segera Bertemu, Ada Potensi Bisnis dan Skenario 'Perang'
-
KPK Dalami Kaitan Rangkap Jabatan Mulyono dengan Modus Korupsi Restitusi Pajak
-
Meriahkan Imlek, InJourney Tawarkan Promo Tiket Sunrise Borobudur Rp350 Ribu
-
Tunaikan Umrah, Momen Megawati Didampingi Prananda dan Puan Ambil Miqat Masjid Tan'im
-
Bukan Sekadar Penanam: Wamen Veronica Tan Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Tata Kelola Hutan
-
Indonesia-Norwegia Luncurkan Small Grant Periode IV, Dukung FOLU Net Sink 2030