Suara.com - Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan dan TNI membahas hibah kapal patroli dari Jepang dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dalam rapat itu disebutkan bahwa ada dua kapal hibah dari Jepang untuk patroli. Nantinya, dua unit kapal tersebut akan digunakan untuk pengamanan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Hibah Kapal Patroli untuk Indonesia sebanyak 2 unit. Ini akan kita pergunakan untuk pengamanan laut dan juga akan diperlengkapi dengan senjata yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut," kata Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, kapal tersebut bakal ditugaskan di wilayah perairan Kalimantan, sekitar IKN.
"Di IKN ya perairan di Kalimantan," kata Agus.
Agus menjelaskan, jika ditaruhnya kapal patroli dari Jepang tersebut di IKN lantaran jenisnya kapal kecil.
Dengan adanya hal itu kapal tersebut nantinya bisa masuk ke area sungai-sungai.
"Ini kan kapalnya kecil ya, jadi dia bisa masuk ke sungai-sungai. Kan cuma 18 meter," pungkasnya.
Baca Juga: Utak Atik Prabowo Pangkas Anggaran: Bagaimana Nasib Pembangunan IKN?
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Sejati Adalah Saat Suara Rakyat Didengar, Bukan Hanya Dipilih
-
Irine Gayatri BRIN Bedah 'Pasang Surut' Gerakan Rakyat
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash