100 Hari Prabowo-Gibran: Optimisme Publik Tinggi, Catatan Merah di Penegakan Hukum

Suara.com - Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei opini publik terkait 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei yang melibatkan 1.201 responden berusia 17 hingga 55 tahun ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi, meskipun ada sejumlah catatan kritis.

Manajer Riset KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, mengungkapkan, bahwa 72,5% responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama.

"Kepuasan lebih tinggi dirasakan pada aspek hubungan internasional dan pertahanan serta keamanan negara," ujar Ashma pada pemaparan survei di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

Namun, aspek penegakan hukum menjadi perhatian serius. Sebanyak 62% responden menilai hukuman untuk koruptor masih tergolong ringan.

Wacana Prabowo yang menyebut pengampunan bagi koruptor yang bersedia mengembalikan uang hasil korupsi, menuai penolakan dari 66,5% responden, yang khawatir akan meningkatkan perilaku korupsi.

Selanjutnya, sebanyak 73,3% responden menyetujui komposisi Kabinet Merah Putih yang mempertahankan 35% menteri dari era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Responden merasa susunan kabinet tersebut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.

Di sisi lain, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kepuasan masyarakat.

Baca Juga: Survei LSI 100 Hari Pemerintah: Mayoritas Responden Sepakat, Kabinet Prabowo Kegemukan

Sekitar 77,7% penerima program MBG merasa menu makanan yang disediakan memiliki gizi seimbang, meskipun ada keluhan mengenai variasi menu dan porsi.

"Sebanyak 84% penerima MBG merasa program ini membantu mengurangi beban keuangan keluarga," kata Ashma.

Meski begitu, 56,7% responden pesimis anggaran Rp10.000 per orang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Usulan pendanaan tambahan dari cukai rokok dan APBD Pemda muncul sebagai alternatif.

Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang kemudian dibatalkan tetap menuai respons negatif. Sekitar 53% responden merasa harga barang tetap naik meskipun kenaikan PPN dibatalkan.

Di sisi diplomasi, sebanyak 95% responden menilai Presiden Prabowo harus memiliki kemampuan diplomasi yang baik.

Mayoritas responden mengapresiasi kunjungan Prabowo ke luar negeri, terutama ke China dan Amerika Serikat. Sekitar 89,4% menilai kinerja Prabowo saat kunjungan tersebut sangat baik.

Meski sebagian besar responden optimis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, ketidakpuasan tetap muncul, khususnya dari generasi X.

"Perilaku menteri yang kurang pantas dan kebijakan ekonomi yang dianggap belum berpihak menjadi alasan utama ketidakpuasan," tambah Ashma.

Secara umum, hasil survei ini menggambarkan optimisme masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, meski masih ada tantangan besar di sektor penegakan hukum dan kebijakan ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius. (Kayla Nathaniel Bilbina)