Suara.com - Komisi XIII DPR RI mengungkapkan, jika Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 83.400.000.000 dari pagu anggaran 2025 sebelumnya sebesar Rp 174.322.223.000.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara dalam Rapat Kerja bersama KemenHAM di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
"Komisi 13 memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 (174 M), yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (37 M)," kata Dewi.
Dewi mengungkapkan hal itu dalam kesimpulan rapat. Ia mengatakan, secara prinsip pihaknya mendukung adanya pemangkasan anggaran tersebut.
Hanya saja, kata dia, pihaknya menuntut penyusunan kembali lebih detil mengenai pemangkasan anggaran tersebut. Terutama agar efektif terhadap kinerja KemenHAM.
"Untuk pemgajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh KemenHAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM," katanya.
"Artinya relaksasi itu nanti dibuat secara detail penggunannya akan kemana, yang kita utamakan di sini adalah mencerminkan produktifitas kinerja KemenHAM," sambungnya.
Ia mengatakan, dengan adanya hal itu yang dibicarakan tidak hanya soal uang saja. Tapi juga dibutuhkan perencanaan kerja yang jelas.
"Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan krn perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan oleh KemenHAM," pungkasnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Prabowo Hambat Pelayanan Keadilan dan Pemenuhan Hak Masyarakat
Adanya pemangkasan anggaran justru menjadi menarik, jika melihat pernyataan Pigai ketika baru saja dilantik menjadi MenHAM dirinya sempat meminta anggaran sebesar Rp 20 Triliun.
Pigai mengaku bangga setelah beberapa hari terakhir dirinya diserang lantaran telah mengeluarkan pernyataan yang dianggap menjadi kontroversi. Padahal, dia mengaku hanya ingin membawa bangsa menjadi besar.
"Saya bangga hari ini karena saya diserang karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, dimana menganggakat Hak Asasi Manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam centrum utam kebijakan republik ini," kata Natalius.
Menurutnya, dirinya hanya bermaksud untuk menyampaikan terobosan-terobosan mengenai HAM. Ia menilai mungkin pernyataannya tersebut dianggap beyond dan menggemparkan.
"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin bagi orang menggemparkan sebenarnya bagi kami pembela hak hak asasi manusia hal yang biasa biasa saja," ujarnya.
Kemudian, ia mengatakan pihaknya akhirnya dibantu diberikan kesadaran. Lantaran pernyataannya tersebut ditanggapi langsung oleh pimpinan Komisi XIII.
Berita Terkait
-
Efisiensi Anggaran Prabowo Hambat Pelayanan Keadilan dan Pemenuhan Hak Masyarakat
-
MenHAM Pigai Habis Dicecar DPR: 105 Hari Kerja Apa, Viral Rempang hingga Pagar Laut Bapak di Mana?
-
BRIN Bakal Pangkas Anggaran Rp 2 Triliun, Legislator Demokrat Khawatir Program Riset-Inovasi Terganggu
-
Buntut Instruksi Prabowo Soal Efisiensi, DPR Ungkap Anggaran BRIN akan Dipangkas Rp 2 Triliun
-
Menteri HAM Dicecar DPR Soal Rempang: Omdo Soal HAM, Diam soal Penggusuran?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
SPPG Turut Berkontribusi pada Perputaran Ekonomi Lokal
-
Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama