Suara.com - Komisi X DPR RI menyampaikan jika Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) akan memangkas anggarannya untuk 2025 sebesar Rp 2,074 triliun, atau kurang lebih 35,50 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hal itu mengikuti Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR bersama BRIN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ia menjelaskan, dalam RDP sebelumnya pada 12 November, BRIN mengajukan pagu anggaran 2025 adalah Rp 5,842 triliun.
“Namun, dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun angkaran 2025, pagu anggaran BRIN RI tahun angkaran 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp2,074 triliun,” kata Esti.
Esti lantas menilai adanya pemangkasan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi kiner BRIN pada 2025. Untuk itu, ia pun berharap agar BRIN bisa menjelaskan program kerja dan agenda yang terdampak efisiensi pada rapat selanjutnya.
“Dengan adanya Inpres ini, tentu sangat mempengaruhi kinerja BRIN untuk tahun angkaran 2025. Kami, Komisi X, perlu mengetahui agenda dan program kerja tahun anggaran 2025 mengingat efisiensi tersebut sangat signifikan mengurangi pagu anggaran Lebih dalam hal itu nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan, jika pihaknya kekinian masih mempersiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang hendak dilakukan.
Ia hanya memastikan, pada 2025 BRIN bertanggung jawab menjalankan program prioritas nasional mengenai penguatan sumber daya manusia (SDM) terkait sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut dilakukan BRIN melalui aktivitas riset dan inovasi serta penguatan ekosistemnya, dan juga memberikan dukungan kebijakan yang berbasis pada bukti.
“Kemudian prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas,” kata Handoko.
Berita Terkait
-
Efisiensi Anggaran ATK 90 Persen, Menkomdigi Pede Visi Pemerintahan Digital Bisa Lebih Cepat
-
Beredar 2 Kapal BRIN Dilelang di Situs Dirjen Kekayaan Negara, Langsung Dilirik Susi Pudjiastuti: Berapa Harganya?
-
Prabowo Minta Pemda Berhemat, DPRD Jakarta: Kunker Luar Negeri Boleh Dipangkas, Reses-Sosper Jangan!
-
Menkes Akui Kebijakan Pemotongan Anggaran Berdampak, Bagaimana dengan Layanan Kesehatan?
-
Efisiensi Anggaran, Kemenhan Pangkas Biaya Rapat dan Seminar, Kini Pakai Zoom
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Asmara Berujung Maut di Cilincing: Pemuda Tewas Dihabisi Rekan Sendiri, Kamar Kos Banjir Darah!
-
Video Gibran Tak Suka Baca Buku Viral Lagi, Netizen Bandingkan dengan Bung Hatta
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Kuota Haji, Libatkan Hampir 400 Biro Perjalanan
-
Nabire Diguncang Gempa Berkali-kali, Jaringan Internet Langsung Alami Gangguan
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal