Suara.com - Komisi X DPR RI menyampaikan jika Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) akan memangkas anggarannya untuk 2025 sebesar Rp 2,074 triliun, atau kurang lebih 35,50 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hal itu mengikuti Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR bersama BRIN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ia menjelaskan, dalam RDP sebelumnya pada 12 November, BRIN mengajukan pagu anggaran 2025 adalah Rp 5,842 triliun.
“Namun, dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun angkaran 2025, pagu anggaran BRIN RI tahun angkaran 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp2,074 triliun,” kata Esti.
Esti lantas menilai adanya pemangkasan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi kiner BRIN pada 2025. Untuk itu, ia pun berharap agar BRIN bisa menjelaskan program kerja dan agenda yang terdampak efisiensi pada rapat selanjutnya.
“Dengan adanya Inpres ini, tentu sangat mempengaruhi kinerja BRIN untuk tahun angkaran 2025. Kami, Komisi X, perlu mengetahui agenda dan program kerja tahun anggaran 2025 mengingat efisiensi tersebut sangat signifikan mengurangi pagu anggaran Lebih dalam hal itu nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan, jika pihaknya kekinian masih mempersiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran yang hendak dilakukan.
Ia hanya memastikan, pada 2025 BRIN bertanggung jawab menjalankan program prioritas nasional mengenai penguatan sumber daya manusia (SDM) terkait sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan.
Hal tersebut dilakukan BRIN melalui aktivitas riset dan inovasi serta penguatan ekosistemnya, dan juga memberikan dukungan kebijakan yang berbasis pada bukti.
“Kemudian prestasi olahraga kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas,” kata Handoko.
Berita Terkait
-
Efisiensi Anggaran ATK 90 Persen, Menkomdigi Pede Visi Pemerintahan Digital Bisa Lebih Cepat
-
Beredar 2 Kapal BRIN Dilelang di Situs Dirjen Kekayaan Negara, Langsung Dilirik Susi Pudjiastuti: Berapa Harganya?
-
Prabowo Minta Pemda Berhemat, DPRD Jakarta: Kunker Luar Negeri Boleh Dipangkas, Reses-Sosper Jangan!
-
Menkes Akui Kebijakan Pemotongan Anggaran Berdampak, Bagaimana dengan Layanan Kesehatan?
-
Efisiensi Anggaran, Kemenhan Pangkas Biaya Rapat dan Seminar, Kini Pakai Zoom
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi