Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Anita Jacoba mengingatkan agar adanya pemangkasan anggaran di Badan Riset Inovasi Negara atau BRIN tak memengaruhi kinerja. Ia mengaku khawatir adanya pemangkasan anggaran membuat program riset dan inovasi jadi terganggu.
Hal itu disampaikan Anita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama BRIN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
BRIN sebelumnya disebut melakukan pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp 2,074 trililun dari pagu anggaran yang sempat diajukan sebesar Rp 5,84 trililun.
“Kalau kita berbicara mengenai dampak pemangkasan anggaran BRIN, ini masalahnya adalah inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja berdampak besar terhadap BRIN yang mengalami pemangkasan anggaran hampir 40 persen,” kata Anita.
“Dengan anggaran awal yang hanya Rp 5,84 triliun, ada kekhawatiran bahwa beberapa program riset akan terganggu bahkan mungkin akan terhenti,” sambungnya.
Legislator Demokrat ini pun menyoroti ketimpangan alokasi anggaran untuk gaji dan operasional dengan program dan riset inovasi yang terjadi di BRIN, sebelum adanya pemangkasan.
Ia menilai, alokasi anggaran untuk gaji dan operasional BRIN mencapai 65 persen dari total anggaran awal sebesar Rp 5,84 trililun. Sementara sisanya baru dialokasikan untuk program riset dan inovasi.
“Sementara sisanya hanya 34 persen itu yaitu Rp 2,01 triliun untuk program dan riset inovasi. Proporsi ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang cukup serius,” katanya.
Untuk itu ia pun berharap BRIN bisa transparan dalam menentukan program-program yang dipertahankan, dikurangi dan ditunda akibat efisiensi anggaran.
Baca Juga: Buntut Instruksi Prabowo Soal Efisiensi, DPR Ungkap Anggaran BRIN akan Dipangkas Rp 2 Triliun
Ia juga mengingatkan agar kedepannya BRIN lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran tersisa, dan tetap memprioritaskan program yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.
“Jadi BRIN harus jujur dan transparan dalam mengidentifikasi program mana yang akan dipertahankan, tetap, dikurangi skala pelaksanaannya atau ditunda. Atau apa saja program riset yang akan berdampak secara signifikan akibat pemotongan anggaran ini,” ujar dia.
“Kami mohon dengan anggarannya dipotong, BRIN lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara. Betul-betul memprioritaskan yang penting untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI menyampaikan jika Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) akan memangkas anggarannya untuk 2025 sebesar Rp 2,074 triliun, atau kurang lebih 35,50 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Hal itu mengikuti Intruksi Presiden soal efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR bersama BRIN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ia menjelaskan, dalam RDP sebelumnya pada 12 November, BRIN mengajukan pagu anggaran 2025 adalah Rp 5,842 triliun.
Berita Terkait
-
Buntut Instruksi Prabowo Soal Efisiensi, DPR Ungkap Anggaran BRIN akan Dipangkas Rp 2 Triliun
-
Beredar 2 Kapal BRIN Dilelang di Situs Dirjen Kekayaan Negara, Langsung Dilirik Susi Pudjiastuti: Berapa Harganya?
-
Imbas Pemangkasan Anggaran, Pejabat Kemenkes Dilarang Terbang Pakai Kelas Bisnis Saat Perjadin
-
Ikut Terdampak Pemangkasan Anggaran, Kejagung Sebut Biaya Perjadin Disunat 50 Persen
-
Kena Pangkas 66 Persen, BP Haji 'Curhat' Masih Kurang Buat Bayar Gaji dan Tukin Pegawai
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?