Suara.com - Qatar, mediator dalam perundingan gencatan senjata Gaza, mengatakan pada hari Rabu bahwa masih terlalu dini untuk membicarakan pemukiman kembali warga Palestina dari daerah kantong itu dan Doha sedang sibuk mencoba mewujudkan fase kedua dari kesepakatan untuk menghentikan perang antara Israel dan Hamas.
Dalam pengumuman yang mengejutkan pada hari Selasa, Presiden AS Donald Trump mengatakan Amerika Serikat dapat mengambil alih Gaza yang dilanda perang dan menciptakan "Riviera Timur Tengah" setelah warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain. Ini mengikuti sarannya minggu lalu bahwa warga Palestina harus direlokasi ke Mesir dan Yordania.
Ketika ditanya oleh Fox News apakah usulan Trump untuk pengambilalihan Gaza oleh AS akan membantu atau merugikan perundingan gencatan senjata, juru bicara kementerian luar negeri Qatar Majed Al-Ansari mengatakan: "Saya rasa sekarang bukan saatnya untuk mulai mengomentari ide-ide tertentu."
"Kami tahu bahwa ada banyak trauma dengan pihak Palestina terkait pemindahan. Namun, sekali lagi, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, karena kami tidak tahu bagaimana perang ini akan berakhir."
Saran Trump telah menuai kritik luas dan Mesir, Yordania, dan Arab Saudi semuanya telah menyatakan penolakan mereka terhadapnya, AP melaporkan.
Qatar, bersama Amerika Serikat dan Mesir, menjadi penengah kesepakatan antara Israel dan Hamas yang menghentikan perang selama 15 bulan di daerah kantong Palestina tersebut.
Al-Ansari juga mengatakan bahwa Qatar siap menjadi penengah antara pemerintahan Trump dan Iran demi stabilitas seluruh kawasan.
"Kami telah bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mencapai kesepakatan dengan Iran, bahkan selama pemerintahan Trump pertama. Dan kami pikir itu adalah peran yang dapat kami mainkan sekarang, kami siap untuk melakukannya," kata Al-Ansari.
Trump mengatakan bahwa ia lebih menyukai perjanjian perdamaian nuklir yang terverifikasi dengan Iran, sementara seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran siap memberi musuh bebuyutannya kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan.
Baca Juga: Trump Ingin Gusur Warga Gaza, Kepala PBB Peringatkan Pembersihan Etnis
"Kami percaya pada Presiden Trump sebagai pembuat kesepakatan," kata Al-Ansari.
Berita Terkait
-
Provokasi Trump Soal Gaza: Hamas Desak Liga Arab dan OKI Bertindak!
-
Gubernur California Desak Trump Beri Bantuan untuk Korban Kebakaran
-
Trump Usul Aneksasi Gaza dan Pindahkan Warga Palestina, Dunia Arab dan PBB Murka!
-
Trump Teken Perintah Eksekutif Larang Atlet Transgender di Olahraga Wanita
-
Trump Ingin Gusur Warga Gaza, Kepala PBB Peringatkan Pembersihan Etnis
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!