Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa tidak ada realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025.
Dody menegaskan bahwa anggaran tersebut masih diblokir.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia justru berkelakar, bila progres anggaran IKN untuk 2025 untuk makan siang.
"Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ujarnya.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Dody memaparkan progres pembangunan IKN pada 2024.
Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran IKN pada tahun lalu.
Dody menjelaskan bahwa dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN pada 2024 mencapai Rp 40,29 triliun.
Sebelumnya, Dody mengungkapkan, jika pihaknya sudah melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran sesuai dengan Intruksi Presiden. Dengan adanya hal itu, KemenPU kini hilangkan kegiatan fisik.
Baca Juga: Dapat Hibah Dua Kapal Patroli dari Jepang, Bakal Jaga Keamanan Perairan IKN
Hal itu disampaikan Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
"Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025 kami telah melakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pengembangan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan tidak prioritas dengan rincian sebagai berikut," kata Doddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp81,38 triliun dari pagu anggaran sebelumnya Rp110,5 triliun.
"Sebagaimana saya sampaikan di awal pagu Dipa kementerian PU yang semula 110,5 triliun telah diefisiensikan sebesar Rp81,38 triliun sehingga sisa total pagu setelah efisiensi adalah Rp29,57 triliun," katanya.
Adapun rincian kegiatan yang terdampak efisiensi di KemenPU sebagai berikut:
- Pembatalan Kegiatan Fisik
- Pembatalan Perbelanjaan Alat Baru
- Penggunaan Dana Tanggap Darurat Selektif dan Efisien
- Pembatasan Perjalanan Dinas
- Pengurangan Belanja ATK Signifikan
- Peniadaan Kegiatan Seremonial
- Peniadaan Rapat/Semimar Luring
- Peniadaan Belanja Kehumasan Kurang Prioritas
- Efisiensi Belanja Operasional
- Efisiensi Belanja non-operasional
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak