Suara.com - Presiden Prabowo Subianto bakal mengevaluasi anggota Kabinet Merah Putih yang tidak berjalan seirama dengan perintah presiden. Evaluasi akan dilakukan menyusul adanya peringatan dari kepala negara terkait pemerintahan yang bersih.
Sebelumnya, dalam pidato di Resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, Prabowo mengultimatum akan menindak hingga menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat. Prabowo memperingatkan semua pihak untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, peringatan dari presiden tersebut berlaku umum.
"Jadi siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, nanti akan dapatkan evaluasi dari presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu ini," kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Hasan mengatakan, Prabowo kerap memberikan arahan sekaligus pengingat kepada para anggota kabinet untuk murni bekerja hanya demi kepentingan rakyat.
"Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum," ujarnya.
Adapun peringatan tersebut bukan pertama kali disampaikan kepala negara. Hasan berujar bahwa Prabowo kerap memberikan peringatakan serupa kepada para anggota kabinet.
"Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, silakan di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah dan keinginannya bersama presiden," katanya.
"Jadi ini bukan yang pertama menurut saya. Jadi presiden senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Jadi menurut saya presiden selalu seperti itu," sambungnya.
Baca Juga: Antara Stabilitas dan Efisiensi; Kabinet Prabowo di Persimpangan Jalan
Singkirkan yang Bandel
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengultimatum akan menindak pihak-pihak termasuk aparat yang masih bandel lewat 100 hari kerja pemerintahannya.
Kepala negara menegaskan sudah memberikan kesempatan agar mereka melakukan bersih-bersih dalam 100 hari pemerintahan. Lantas apakah pernyataan Prabowo tersebut merupakan sinyal akan adanya perombakan kabinet atau reshuffle?
Menanggapi pertanyaan tersebut Prabowo memberikan jawaban.
"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo usai menghadiri Resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Lebih detail ia menjelaskan bahwa rakyat Indonesia menuntut pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang bekerja dengan benar.
Berita Terkait
-
Antara Stabilitas dan Efisiensi; Kabinet Prabowo di Persimpangan Jalan
-
Kabinet Prabowo Sedang Tak Baik Gegara Isu Reshuffle? Istana Bilang Begini
-
Anggaran Masih Diblokir, Istana Pastikan Prabowo Tetap Komitmen Bangun IKN
-
Istana Tegaskan Gaji ke-13 dan THR PNS Pasti Cair: Belanja Pegawai Tak Kena Efisiensi
-
Saran Rocky Gerung untuk Prabowo: Buat Indonesia Berbeda dengan yang Dihasilkan Jokowi
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Peradilan Militer Dinilai Tidak Adil, Keluarga Korban Kekerasan Anggota TNI Gugat UU ke MK
-
Ria Ricis dan Selebriti Pandu Shopee Live Superstar, Jumlah Produk Terjual Naik Hingga 16 Kali
-
5 Kali Sufmi Dasco Pasang Badan Bela Rakyat Kecil di Tahun 2025
-
Kelola Sendiri Sampah MBG, SPPG Mutiara Keraton Solo di Bogor Klaim Untung hingga 1.000 Persen
-
Di Hadapan Kepala Daerah, Prabowo Ingin Kelapa Sawit Jamah Tanah Papua, Apa Alasannya?
-
Komnas Perempuan: Situasi HAM di Papua Bukan Membaik, Justru Makin Memburuk
-
Jaksa Agung: KUHP-KUHAP Baru Akan Ubah Wajah Hukum dari Warisan Kolonial
-
15 WN China Serang TNI di Area Tambang Emas Ketapang: 5 Fakta dan Kondisi Terkini
-
LBH: Operasi Militer di Papua Ilegal dan Terstruktur Sistematis Sejak 1961
-
YLBHI: Kekuasan Polri di Ranah Sipil Mirip ABRI Zaman Orde Baru