Suara.com - Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintah Presiden Prabowo Subianto terancam disetop atau mangkrak. Hal ini, setelah adanya kabar di media sosial X yang menyebutkan tak hanya ditunda mobilisasi para pekerja ditunda hingga bulan depan.
Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Staff Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw menegaskan, pembangunan IKN di tahun 2025 ini masuk pada tahap 2.
Dalam tahap ini, akan dibangun sarana dan prasarana sektor politik mulai dari menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
"Program pembangunan IKN tahap 2 (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," ujar Troy saat dihubungi Suara.com, Jumat (7/2/2025).
Dia melanjutkan, ada tiga sumber anggaran pembangunan IKN di tahap 2 ini yaitu APBN, KPBU, dan investasi swasta. Troy mengungkapkan, dari APBN akan menggelontorkan dana Rp48,8 triliun pada tahap 2 ini.
"Kemudian, KPBU Rp60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk di 2025 per Februari) sebesar Rp6,49 triliun," ungkap dia.
Anggaran IKN Diblokir
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran untuk pembangunan IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan. Hal ini yang membuat tak ada proyek yang dijalankan pada awal tahun 2025.
"Kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya," imbuh Dody.
Baca Juga: Anggaran Hemat, Progres Proyek IKN Seret
Namun demikian, bilang dia, Kementerian PU tengah memilah anggaran. Apalagi dalam waktu dekat adanya mudik lebaran, sehingga perlu banyak persiapan infrastruktur.
Terlebih, dia menegaskan, meski diblokir, pembangunan IKN tak akan mangkrak. Dirinya akan meminta jatah ke Presiden, jika memang anggarannya kurang.
"Insha Allah (mau usul penambahan) ya kalau bisa Rp1.000 triliun kenapa tidak gitu? Kalau bisa ya ini kan tidak tahu," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian Dana Bergulir di Provinsi Bali
-
Dongkrak Produksi Minyak di Papua, SKK Migas dan Petrogas Mulai Injeksi Kimia di Lapangan Walio
-
Menperin Minta Insentif Otomotif ke Menkeu
-
Barcelona dan BRI Kolaborasi, Bayar Cicilan di BRImo Bisa Ketemu Lamine Yamal
-
IHSG Menutup 2025 di Level Tertinggi, OJK Buka Rahasia Pasar Modal RI yang Solid
-
Catatan Akhir Tahun, Aktivitas Industri Manufaktur RI Melambat
-
Cicilan HP ShopeePayLater vs Kredivo, Mana yang Lebih Murah
-
Pemerintah Tegaskan Impor Daging Sapi untuk Industri Bukan Kosumsi Masyarakat
-
Catatan Akhir Tahun: Waspada Efek 'Involusi' China dan Banjir Barang Murah di Pasar ASEAN
-
Pencabutan Insentif Mobil Listrik Perlu Kajian Matang di Tengah Gejolak Harga Minyak