Suara.com - Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa pemerintah Presiden Prabowo Subianto terancam disetop atau mangkrak. Hal ini, setelah adanya kabar di media sosial X yang menyebutkan tak hanya ditunda mobilisasi para pekerja ditunda hingga bulan depan.
Juru bicara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus Staff Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw menegaskan, pembangunan IKN di tahun 2025 ini masuk pada tahap 2.
Dalam tahap ini, akan dibangun sarana dan prasarana sektor politik mulai dari menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
"Program pembangunan IKN tahap 2 (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028, dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan ekosistem legislatif beserta sarana dan prasarana pendukungnya," ujar Troy saat dihubungi Suara.com, Jumat (7/2/2025).
Dia melanjutkan, ada tiga sumber anggaran pembangunan IKN di tahap 2 ini yaitu APBN, KPBU, dan investasi swasta. Troy mengungkapkan, dari APBN akan menggelontorkan dana Rp48,8 triliun pada tahap 2 ini.
"Kemudian, KPBU Rp60,93 triliun, serta investasi swasta (data yang akan masuk di 2025 per Februari) sebesar Rp6,49 triliun," ungkap dia.
Anggaran IKN Diblokir
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran untuk pembangunan IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan. Hal ini yang membuat tak ada proyek yang dijalankan pada awal tahun 2025.
"Kan anggarannya kita diblokir semua, kok tanya progres gimana sih, anggaran yang nggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya," imbuh Dody.
Baca Juga: Anggaran Hemat, Progres Proyek IKN Seret
Namun demikian, bilang dia, Kementerian PU tengah memilah anggaran. Apalagi dalam waktu dekat adanya mudik lebaran, sehingga perlu banyak persiapan infrastruktur.
Terlebih, dia menegaskan, meski diblokir, pembangunan IKN tak akan mangkrak. Dirinya akan meminta jatah ke Presiden, jika memang anggarannya kurang.
"Insha Allah (mau usul penambahan) ya kalau bisa Rp1.000 triliun kenapa tidak gitu? Kalau bisa ya ini kan tidak tahu," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Apakah Deposito Harus Bayar Tiap Bulan? Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Menkeu Purbaya Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Lulusan SMA Bisa Melamar jadi Petugas Bea Cukai
-
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Permanen? Purbaya: Tapi Jangan Ngibul-ngibul Omzet!
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Aguan Punya Mal Baru Seluas 3,3 Hektare, Begini Penampakkannya
-
Gudang Beku Mulai Beroperasi, BEEF Mau Impor 16.000 Sapi Tahun Depan
-
Proses Evaluasi Longsor di Tambang PT Freeport Selesai Antara Maret atau April
-
Bahlil Dorong Freeport Olah Konsentrat Tembaga Amman
-
Purbaya Pesimis DJP Bisa Intip Rekening Digital Warga Tahun Depan, Akui Belum Canggih
-
Sempat Tolak, Purbaya Akhirnya Mau Bantu Danantara Selesaikan Utang Whoosh