Suara.com - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada hari Kamis bahwa Gaza saat ini "tidak layak huni" karena berbagai bahaya seperti senjata yang belum meledak, dan bahwa orang-orang harus tinggal di tempat lain sementara wilayah tersebut dibangun kembali.
Rubio, menjawab pertanyaan wartawan selama kunjungannya ke Republik Dominika, mendorong negara-negara lain untuk maju dan menawarkan bantuan untuk membangun kembali Gaza, tetapi tidak mengatakan apakah warga Palestina akan dapat kembali ke wilayah tersebut berdasarkan usulan Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih dan mengembangkan Jalur Gaza.
"Saya pikir itu hanya kenyataan yang realistis, bahwa untuk memperbaiki tempat seperti itu, orang-orang harus tinggal di tempat lain untuk sementara waktu," kata Rubio.
Setelah Trump menyerukan pembersihan etnis di Gaza, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih di Washington, D.C., memperingatkannya bahwa wilayah Palestina itu tidak untuk dijual.
“Gaza tidak untuk dijual,” teriak para pengunjuk rasa pada Selasa malam.
Komentar provokatif presiden AS itu langsung diikuti oleh kecaman dari gerakan perlawanan Palestina Hamas, yang memerintah Jalur Gaza. Kelompok itu mengatakan rencana Trump adalah “resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di wilayah tersebut.”
“Rakyat kami di Jalur Gaza tidak akan membiarkan rencana ini terlaksana,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
“Yang dibutuhkan adalah diakhirinya pendudukan dan agresi terhadap rakyat kami, bukan pengusiran mereka dari tanah mereka. Rakyat kami di Gaza telah menggagalkan rencana pemindahan dan deportasi di bawah pemboman selama lebih dari 15 bulan.”
Mesir, Yordania, dan sekutu AS lainnya di Asia Barat telah memperingatkan Trump agar tidak merelokasi warga Palestina dari Gaza.
Baca Juga: Tentara Israel Dihukum Tujuh Bulan Penjara atas Penyiksaan Warga Palestina
Pekan lalu, baik Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi maupun Raja Yordania Abdullah II menolak seruan Trump untuk memukimkan kembali warga Palestina yang terusir secara permanen.
Berita Terkait
-
Hamas Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza, Sebut sebagai Deklarasi Niat Menduduki Wilayah Palestina
-
Badai Musim Dingin Perparah Derita Warga Gaza di Tengah Ancaman Pengusiran
-
Israel Lancarkan Serangan ke Lebanon, Tuduh Hizbullah Langgar Gencatan Senjata
-
Trump Kembali Jatuhkan Sanksi terhadap Penyelidik ICC atas Kasus Warga AS dan Israel
-
Tentara Israel Dihukum Tujuh Bulan Penjara atas Penyiksaan Warga Palestina
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!