Suara.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Yandri Susanto mengatakan, program pengiriman kepala desa (kades) ke luar negeri tidak lagi dijalankan. Hal itu seiring adanya efisiensi anggaran.
Peniadaan program itu juga sekaligus menaati perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang setiap pejabat ke luar negeri, kecuali untuk tugas negara.
"Iya nggak boleh (kades ke luar negeri). Jadi kita semua sekarang ikut arahan Bapak Presiden dan kita dukung penuh. Apalagi Menteri Desa memang kerjanya ke desa-desa," kata Yandri usai lakukan audiensi dengan Apdesi dan Papdesi di kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Sebagai menteri, Yandri menegaskan kalau dirinya juga tidak akan ke luar negeri bila bukan karena tugas kenegaraan. Dia menyebutkan kalau dirinya memang lebih banyak lakukan kunjungan ke desa.
"Kita ke desa-desa aja. Memang saya, Kementerian Desa nggak boleh juga nginep di hotel. Saya nginep di desa-desa," katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, dirinya tidak menginap di hotel setiap kali lakukan kunjungan ke desa. Dia memilih untuk tidur di rumah warga.
"Saya, alhamdulillah kalau kunjungan nginap di rumah-rumah penduduk. Nginap di desa-desa. Jadi insyaallah kita dukung seribu persen nggak boleh ke luar negeri," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan akan membatasi perjalanan dinas ke luar negeri para pejabat. Pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai imbas dari kebijakam efisiensi anggaran, sebagaimana instruksi presiden.
"Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu," kata Prabowo di pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025)
Baca Juga: Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
Prabowo berujar perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukan untuk tugas atas nama negara. Tetapi ia menegaskan jangan sampai justru dicari-cari ada penugasan hanya demi melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," ujarnya.
Berita Terkait
-
Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
-
Dahnil Anzar: Upaya Menjegal Kebijakan Prabowo oleh Raja Kecil Memang Terasa
-
Efisiensi Ala Prabowo Dinilai Bisa Rusak Tata Kelola Pemerintahan, Tak Sinkron dengan Gemuknya Kabinet
-
Wanti-wanti DPR Soal Efisiensi Anggaran, Khawatir Efek Domino ke Ekonomi Rakyat
-
Efisiensi Anggaran, Yuk Bisa Yuk!
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik