Suara.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Yandri Susanto mengatakan, program pengiriman kepala desa (kades) ke luar negeri tidak lagi dijalankan. Hal itu seiring adanya efisiensi anggaran.
Peniadaan program itu juga sekaligus menaati perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang setiap pejabat ke luar negeri, kecuali untuk tugas negara.
"Iya nggak boleh (kades ke luar negeri). Jadi kita semua sekarang ikut arahan Bapak Presiden dan kita dukung penuh. Apalagi Menteri Desa memang kerjanya ke desa-desa," kata Yandri usai lakukan audiensi dengan Apdesi dan Papdesi di kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Sebagai menteri, Yandri menegaskan kalau dirinya juga tidak akan ke luar negeri bila bukan karena tugas kenegaraan. Dia menyebutkan kalau dirinya memang lebih banyak lakukan kunjungan ke desa.
"Kita ke desa-desa aja. Memang saya, Kementerian Desa nggak boleh juga nginep di hotel. Saya nginep di desa-desa," katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, dirinya tidak menginap di hotel setiap kali lakukan kunjungan ke desa. Dia memilih untuk tidur di rumah warga.
"Saya, alhamdulillah kalau kunjungan nginap di rumah-rumah penduduk. Nginap di desa-desa. Jadi insyaallah kita dukung seribu persen nggak boleh ke luar negeri," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan akan membatasi perjalanan dinas ke luar negeri para pejabat. Pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai imbas dari kebijakam efisiensi anggaran, sebagaimana instruksi presiden.
"Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu," kata Prabowo di pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025)
Baca Juga: Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
Prabowo berujar perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukan untuk tugas atas nama negara. Tetapi ia menegaskan jangan sampai justru dicari-cari ada penugasan hanya demi melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," ujarnya.
Berita Terkait
-
Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
-
Dahnil Anzar: Upaya Menjegal Kebijakan Prabowo oleh Raja Kecil Memang Terasa
-
Efisiensi Ala Prabowo Dinilai Bisa Rusak Tata Kelola Pemerintahan, Tak Sinkron dengan Gemuknya Kabinet
-
Wanti-wanti DPR Soal Efisiensi Anggaran, Khawatir Efek Domino ke Ekonomi Rakyat
-
Efisiensi Anggaran, Yuk Bisa Yuk!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office