Suara.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Yandri Susanto mengatakan, program pengiriman kepala desa (kades) ke luar negeri tidak lagi dijalankan. Hal itu seiring adanya efisiensi anggaran.
Peniadaan program itu juga sekaligus menaati perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang setiap pejabat ke luar negeri, kecuali untuk tugas negara.
"Iya nggak boleh (kades ke luar negeri). Jadi kita semua sekarang ikut arahan Bapak Presiden dan kita dukung penuh. Apalagi Menteri Desa memang kerjanya ke desa-desa," kata Yandri usai lakukan audiensi dengan Apdesi dan Papdesi di kantor Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Sebagai menteri, Yandri menegaskan kalau dirinya juga tidak akan ke luar negeri bila bukan karena tugas kenegaraan. Dia menyebutkan kalau dirinya memang lebih banyak lakukan kunjungan ke desa.
"Kita ke desa-desa aja. Memang saya, Kementerian Desa nggak boleh juga nginep di hotel. Saya nginep di desa-desa," katanya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, dirinya tidak menginap di hotel setiap kali lakukan kunjungan ke desa. Dia memilih untuk tidur di rumah warga.
"Saya, alhamdulillah kalau kunjungan nginap di rumah-rumah penduduk. Nginap di desa-desa. Jadi insyaallah kita dukung seribu persen nggak boleh ke luar negeri," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan akan membatasi perjalanan dinas ke luar negeri para pejabat. Pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri sebagai imbas dari kebijakam efisiensi anggaran, sebagaimana instruksi presiden.
"Karena itu perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu," kata Prabowo di pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025)
Baca Juga: Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
Prabowo berujar perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukan untuk tugas atas nama negara. Tetapi ia menegaskan jangan sampai justru dicari-cari ada penugasan hanya demi melakukan kunjungan ke luar negeri.
"Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," ujarnya.
Berita Terkait
-
Alasan Pemerintah Tetap Selenggarakan Retreat Kepala Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran
-
Dahnil Anzar: Upaya Menjegal Kebijakan Prabowo oleh Raja Kecil Memang Terasa
-
Efisiensi Ala Prabowo Dinilai Bisa Rusak Tata Kelola Pemerintahan, Tak Sinkron dengan Gemuknya Kabinet
-
Wanti-wanti DPR Soal Efisiensi Anggaran, Khawatir Efek Domino ke Ekonomi Rakyat
-
Efisiensi Anggaran, Yuk Bisa Yuk!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?