Larangan Transgender di Militer AS: Kontroversi Trump Berlanjut

Suara.com - Militer AS tidak akan lagi mengizinkan individu transgender untuk bergabung dengan militer dan akan berhenti melakukan atau memfasilitasi prosedur yang terkait dengan transisi gender bagi anggota angkatan bersenjata, menurut memo dari Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang diajukan di pengadilan pada hari Senin.

Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bulan lalu yang ditujukan kepada pasukan transgender secara pribadi, pada satu titik mengatakan bahwa seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai seorang wanita tidak konsisten dengan kerendahan hati dan ketidakegoisan yang dituntut dari seorang anggota angkatan bersenjata.

"Berlaku segera, semua penerimaan baru bagi individu dengan riwayat disforia gender dihentikan sementara," kata Hegseth dalam memo tertanggal 7 Februari dan diajukan pada hari Senin ke Pengadilan Distrik AS di Washington DC.

"Semua prosedur medis yang tidak terjadwal, terjadwal, atau direncanakan yang terkait dengan penegasan atau fasilitasi transisi gender bagi anggota angkatan bersenjata dihentikan sementara," katanya.

Hegseth mengatakan individu dengan disforia gender yang sudah berada di militer akan "diperlakukan dengan bermartabat dan hormat," dan wakil menteri pertahanan untuk personel dan kesiapan akan memberikan rincian tambahan tentang apa artinya ini.

Menurut data Departemen Pertahanan, militer memiliki sekitar 1,3 juta personel tugas aktif. Sementara para pendukung hak transgender mengatakan ada sebanyak 15.000 anggota angkatan bersenjata transgender, para pejabat mengatakan jumlahnya hanya ribuan.

Sebuah jajak pendapat dari Gallup yang diterbitkan pada hari Senin mengatakan 58% warga Amerika mendukung untuk mengizinkan individu transgender secara terbuka bertugas di militer, tetapi dukungan tersebut telah menurun dari 71% pada tahun 2019.

Minggu lalu, seorang hakim AS meminta pengacara pemerintahan Trump untuk memastikan bahwa enam anggota militer yang menuntut untuk menghentikan perintah eksekutif yang menargetkan pasukan transgender tidak diberhentikan dari dinas sebelum proses pengadilan lebih lanjut diadakan.

Organisasi hak-hak sipil telah mengajukan perintah penahanan sementara setelah seorang anggota angkatan bersenjata menuduh bahwa dia diberi tahu bahwa dia harus diklasifikasikan sebagai seorang pria atau dipisahkan dari militer.

Baca Juga: Trump Bolehkan Lagi Pemakaian Sedotan Plastik di AS: Tidak Berpengaruh Pada Hiu

Miriam Perelson, seorang anggota pasukan transgender wanita berusia 28 tahun yang bertugas di Fort Jackson, Carolina Selatan, mengatakan bahwa dia diharuskan meninggalkan area tidur untuk pasukan wanita, diberi tempat tidur lipat di ruang kelas yang kosong, dan tidak diizinkan menggunakan kamar kecil wanita.