Praperadilan Hasto: Kesimpulan Diserahkan, Akankah Sekjen PDIP Lolos Jerat KPK?

Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan kesimpulan pada sidang praperadilan hari ini, Rabu (12/2/2025).

Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto mempersilakan kubu Hasto terlebih dahulu untuk menyerahkan kesimpulan.

Kemudian, Plt Kepala Biro Hukum KPK Iskandar Marawanto juga menyerahkan berkas berisi kesimpulan kepada Djuyamto.

Setelah itu, Djuyamto mengatakan bahwa setelah menerima kesimpulan dari kedua pihak, dirinya akan membacakan putusan praperadilan besok.

“Selanjutnya, sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan agenda pembacaan putusan,” kata Djuyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Sebelumnya, Hasto mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Harun Masiku.

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia menjelaskan, bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Baca Juga: Ngotot Tuding KPK Salah Kaprah Soal Penetapan Tersangka, Begini Dalih Kubu Hasto

Penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.