Suara.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik keras rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin merelokasi warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional.
"Dua juta orang tidak bisa begitu saja dipindahkan dengan keputusan sepihak. Itu bukan solusi yang dapat diterima," ujar Macron dalam wawancara dengan CNN di Istana Elysee, seperti dikutip Anadolu, Rabu.
Macron menegaskan bahwa penyelesaian konflik ini harus bersifat politik, bukan sekadar proyek pemindahan penduduk. Pernyataan tersebut merespons gagasan Trump untuk menempatkan warga Palestina di Mesir dan Yordania serta mengembangkan Gaza menjadi kawasan wisata mewah, sebuah usulan yang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kelompok pemukim sayap kanan Israel.
Meskipun Macron menegaskan komitmen Prancis terhadap keamanan Israel, ia tetap vokal dalam mengkritik operasi militer negara tersebut di Gaza dan Lebanon. Sejak Oktober 2024, Prancis telah menangguhkan ekspor senjata ke Israel dan mendesak negara lain untuk mengambil langkah serupa.
"Saya sudah berkali-kali menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap kebijakan Perdana Menteri Netanyahu," ungkap Macron. "Serangan besar-besaran yang menargetkan warga sipil bukanlah solusi yang tepat."
Ia juga menyoroti bahwa negara-negara seperti Yordania dan Mesir menolak rencana relokasi tersebut, seraya menekankan hak warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah air mereka.
Komunitas internasional secara luas mengecam proposal Trump. PBB mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko mengarah pada pembersihan etnis, sementara Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan bahwa "tanah warga Gaza adalah Gaza."
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyebut gagasan ini tidak dapat diterima, sementara Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock memperingatkan bahwa pemindahan paksa hanya akan memperburuk penderitaan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengakui kekhawatiran Trump terhadap kondisi Gaza, tetapi tetap menegaskan komitmen Inggris terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan. [Antara].
Baca Juga: Erdogan Desak Kemerdekaan Palestina, Yerusalem Timur Jadi Ibu Kota!
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 5 Rekomendasi Sepeda Lipat di Bawah 5 Juta yang Ringan dan Stylish, Mobilitas Semakin Nyaman
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
DPRD DKI: Pasar Induk Kramat Jati Jadi 'Lapak' Pembuangan Sampah Ilegal
-
Jangan Jadi Korban! Satgas Pangan Temukan Susu Kedaluwarsa dan Mie Boraks di Jawa Barat
-
Model Baru MBG Lansia: Dimasak di SPPG, Diantar Pokmas dan Pendamping Sosial
-
Wajah Baru Pasar Palmerah: Trotoar Akan Diperbaiki, Pedagang Tak Boleh Berjualan di Bahu Jalan
-
Singgung Tanggung Jawab Lembaga, Peneliti BRIN Minta Polri Setop Pakai Istilah Oknum
-
Aktivis Soroti Respons Istana ke Kritik BEM UGM: Harusnya Dialog, Bukan Serang Balik
-
Gugatan Larangan Anak Presiden Maju Pilpres Masuk MK, PDIP: Lemah, Tapi KKN Sekarang Memang Gila
-
Viral Trotoar Tebet Barat Berubah Jadi Pangkalan Truk Tinja, Terjadi Pembiaran Parkir Liar?
-
Momen Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Menangis Jelang Vonis Perkara Tata Kelola Minyak
-
Tangis Ibunda Radit di DPR: Mahasiswa IPK 4,0 Jadi Terdakwa Pembunuhan di Pantai Nipah