Suara.com - Elon Musk menyerukan penghapusan total berbagai badan pemerintah federal Amerika Serikat dalam upaya merestrukturisasi kebijakan dan pengeluaran negara. Pernyataan ini disampaikannya pada hari Kamis dalam sesi video call di World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Musk menyoroti pentingnya perubahan radikal dalam pemerintahan AS, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
"Kita benar-benar memiliki pemerintahan birokrasi, bukan pemerintahan rakyat — demokrasi," ujar Musk.
Ia mengenakan kaus bertuliskan "Dukungan Teknis" dan bercanda bahwa dirinya adalah dukungan teknis Gedung Putih, merujuk pada profilnya di platform sosial X yang dimilikinya.
Musk menegaskan bahwa penghapusan badan-badan pemerintah lebih efektif dibandingkan sekadar mengurangi jumlahnya. "Jika kita tidak mencabut akar-akar rumput liar, maka rumput liar akan mudah tumbuh kembali," tambahnya.
Kendali Baru Musk di Pemerintahan Trump
Keikutsertaan Musk dalam forum tersebut menjadi lebih bermakna setelah ia mendapatkan peran signifikan dalam pemerintahan Trump, termasuk kepemimpinan Departemen Efisiensi Pemerintah. Peran ini memberinya akses terhadap data sensitif dan memungkinkan dilakukannya perubahan struktural, termasuk pemberhentian pejabat karier dan penghapusan lembaga tertentu.
Sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan Trump, USAID (Badan Pembangunan Internasional AS) telah dibubarkan. Musk juga mengkritik program National Endowment for Democracy dan mempertanyakan efektivitasnya dalam memajukan demokrasi di dunia.
Pandangan Musk tentang Peran AS di Dunia
Dalam pernyataannya, Musk mengusulkan pendekatan yang lebih isolasionis terhadap kebijakan luar negeri AS.
"Menurut saya, secara umum kita harus membiarkan negara lain mengurus urusan mereka sendiri," katanya.
Ia menyinggung kebijakan AS yang agresif di Timur Tengah dan menilai bahwa di bawah Trump, AS akan lebih fokus pada urusan domestik.
Baca Juga: Elon Musk Umumkan Grok 3 Akan Segera Dirilis, Klaim Lebih Unggul dari ChatGPT
Sementara itu, kebijakan Trump terhadap Palestina dan Jalur Gaza terus menuai kontroversi. Pernyataannya tentang rencana menjadikan Gaza sebagai "Riviera Timur Tengah" setelah pemindahan penduduk Palestina telah memicu reaksi keras di dunia Arab.
Sikap Musk terhadap AI dan Teknologi
Selain membahas restrukturisasi pemerintahan, Musk juga menyinggung isu kecerdasan buatan (AI). Ia mengklaim bahwa chatbot AI terbaru dari X, Grok 3, akan dirilis dalam dua minggu dan menyebutnya sebagai sesuatu yang agak menakutkan. Musk juga mengkritik kepemimpinan Sam Altman di OpenAI, menyamakan organisasi tersebut dengan perusahaan yang awalnya berjanji melindungi lingkungan tetapi justru melakukan eksploitasi.
Dalam bidang transportasi, Musk mengumumkan proyek "Dubai Loop" sebagai bagian dari inisiatif The Boring Company. Proyek ini dirancang untuk mempercepat mobilitas di Dubai melalui sistem terowongan canggih, meskipun rincian lebih lanjut belum diungkapkan.
Pernyataan Musk dalam forum ini menegaskan pengaruhnya yang semakin besar dalam kebijakan pemerintahan AS, serta visinya yang kontroversial dalam merombak struktur birokrasi, kebijakan luar negeri, dan pengembangan teknologi.
Berita Terkait
-
Elon Musk Umumkan Grok 3 Akan Segera Dirilis, Klaim Lebih Unggul dari ChatGPT
-
Arab Saudi Sambut Baik Pembangunan Gaza, Tolak Relokasi Warga Palestina
-
Macron Kecam Rencana Relokasi Warga Palestina yang Diusulkan Donald Trump
-
200.000 Orang Dukung Denmark Beli California, Mickey Mouse Pakai Helm Viking?
-
Peringatan Keras Liga Arab: Rencana Trump soal Gaza Ancam Picu Perang Regional Baru
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
Terkini
-
KPK Bentuk Kedeputian Intelijen, Jadi Mata dan Telinga Baru Tangkap Koruptor
-
Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Bisnis Thrifting, Adian: Rakyat Butuh Makan, Jangan Ditindak Dulu
-
Peneliti IPB Ungkap Kondisi Perairan Pulau Obi
-
Ngaku Dikeroyok Duluan, Penusuk 2 Pemuda di Condet: Saya Menyesal, Cuma Melawan Bela Diri
-
Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Diekspor Jadi Avtur Singapore Airlines, Harganya Dobel
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Dukung Langkah Prabowo Setop Tradisi Kerahkan Siswa saat Penyambutan, KPAI Ungkap Potensi Bahayanya
-
KPK Sita Rumah hingga Mobil dan Motor yang Diduga Hasil dari Korupsi Kuota Haji
-
Usai KUHAP Rampung Dibahas, Kapan DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset? Ini Kata Ketua Komisi III