Suara.com - Elon Musk menyerukan penghapusan total berbagai badan pemerintah federal Amerika Serikat dalam upaya merestrukturisasi kebijakan dan pengeluaran negara. Pernyataan ini disampaikannya pada hari Kamis dalam sesi video call di World Governments Summit di Dubai, Uni Emirat Arab. Musk menyoroti pentingnya perubahan radikal dalam pemerintahan AS, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
"Kita benar-benar memiliki pemerintahan birokrasi, bukan pemerintahan rakyat — demokrasi," ujar Musk.
Ia mengenakan kaus bertuliskan "Dukungan Teknis" dan bercanda bahwa dirinya adalah dukungan teknis Gedung Putih, merujuk pada profilnya di platform sosial X yang dimilikinya.
Musk menegaskan bahwa penghapusan badan-badan pemerintah lebih efektif dibandingkan sekadar mengurangi jumlahnya. "Jika kita tidak mencabut akar-akar rumput liar, maka rumput liar akan mudah tumbuh kembali," tambahnya.
Kendali Baru Musk di Pemerintahan Trump
Keikutsertaan Musk dalam forum tersebut menjadi lebih bermakna setelah ia mendapatkan peran signifikan dalam pemerintahan Trump, termasuk kepemimpinan Departemen Efisiensi Pemerintah. Peran ini memberinya akses terhadap data sensitif dan memungkinkan dilakukannya perubahan struktural, termasuk pemberhentian pejabat karier dan penghapusan lembaga tertentu.
Sebagai bagian dari kebijakan pemerintahan Trump, USAID (Badan Pembangunan Internasional AS) telah dibubarkan. Musk juga mengkritik program National Endowment for Democracy dan mempertanyakan efektivitasnya dalam memajukan demokrasi di dunia.
Pandangan Musk tentang Peran AS di Dunia
Dalam pernyataannya, Musk mengusulkan pendekatan yang lebih isolasionis terhadap kebijakan luar negeri AS.
"Menurut saya, secara umum kita harus membiarkan negara lain mengurus urusan mereka sendiri," katanya.
Ia menyinggung kebijakan AS yang agresif di Timur Tengah dan menilai bahwa di bawah Trump, AS akan lebih fokus pada urusan domestik.
Baca Juga: Elon Musk Umumkan Grok 3 Akan Segera Dirilis, Klaim Lebih Unggul dari ChatGPT
Sementara itu, kebijakan Trump terhadap Palestina dan Jalur Gaza terus menuai kontroversi. Pernyataannya tentang rencana menjadikan Gaza sebagai "Riviera Timur Tengah" setelah pemindahan penduduk Palestina telah memicu reaksi keras di dunia Arab.
Sikap Musk terhadap AI dan Teknologi
Selain membahas restrukturisasi pemerintahan, Musk juga menyinggung isu kecerdasan buatan (AI). Ia mengklaim bahwa chatbot AI terbaru dari X, Grok 3, akan dirilis dalam dua minggu dan menyebutnya sebagai sesuatu yang agak menakutkan. Musk juga mengkritik kepemimpinan Sam Altman di OpenAI, menyamakan organisasi tersebut dengan perusahaan yang awalnya berjanji melindungi lingkungan tetapi justru melakukan eksploitasi.
Dalam bidang transportasi, Musk mengumumkan proyek "Dubai Loop" sebagai bagian dari inisiatif The Boring Company. Proyek ini dirancang untuk mempercepat mobilitas di Dubai melalui sistem terowongan canggih, meskipun rincian lebih lanjut belum diungkapkan.
Pernyataan Musk dalam forum ini menegaskan pengaruhnya yang semakin besar dalam kebijakan pemerintahan AS, serta visinya yang kontroversial dalam merombak struktur birokrasi, kebijakan luar negeri, dan pengembangan teknologi.
Berita Terkait
-
Elon Musk Umumkan Grok 3 Akan Segera Dirilis, Klaim Lebih Unggul dari ChatGPT
-
Arab Saudi Sambut Baik Pembangunan Gaza, Tolak Relokasi Warga Palestina
-
Macron Kecam Rencana Relokasi Warga Palestina yang Diusulkan Donald Trump
-
200.000 Orang Dukung Denmark Beli California, Mickey Mouse Pakai Helm Viking?
-
Peringatan Keras Liga Arab: Rencana Trump soal Gaza Ancam Picu Perang Regional Baru
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional