Erdogan Tegaskan Kemerdekaan Palestina Kunci Stabilitas Timur Tengah

Suara.com - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan bahwa pembentukan negara Palestina yang berdaulat harus segera direalisasikan, dengan perbatasan sesuai garis 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Menurutnya, hal ini tidak bisa lagi ditunda.

Dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto di Bogor pada Rabu, Erdogan menyoroti pentingnya pengakuan terhadap kedaulatan Palestina. Ia menegaskan bahwa negara Palestina yang merdeka dengan wilayah yang utuh adalah sebuah keharusan.

Erdogan juga menolak keras segala bentuk usulan yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak mendukung Palestina hanya akan memperpanjang konflik, meningkatkan ketegangan, dan mengancam stabilitas kawasan.

Menurut Erdogan, keadilan bagi Palestina adalah elemen kunci bagi perdamaian di Timur Tengah. Tanpa solusi yang adil, kawasan tersebut akan terus berada dalam ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Macron Kecam Rencana Relokasi Warga Palestina

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik keras rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin merelokasi warga Palestina dari Gaza. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional.

"Dua juta orang tidak bisa begitu saja dipindahkan dengan keputusan sepihak. Itu bukan solusi yang dapat diterima," ujar Macron dalam wawancara dengan CNN di Istana Elysee, seperti dikutip Anadolu, Rabu.

Macron menegaskan bahwa penyelesaian konflik ini harus bersifat politik, bukan sekadar proyek pemindahan penduduk. Pernyataan tersebut merespons gagasan Trump untuk menempatkan warga Palestina di Mesir dan Yordania serta mengembangkan Gaza menjadi kawasan wisata mewah, sebuah usulan yang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan kelompok pemukim sayap kanan Israel.

Meskipun Macron menegaskan komitmen Prancis terhadap keamanan Israel, ia tetap vokal dalam mengkritik operasi militer negara tersebut di Gaza dan Lebanon. Sejak Oktober 2024, Prancis telah menangguhkan ekspor senjata ke Israel dan mendesak negara lain untuk mengambil langkah serupa.

Baca Juga: Momen Lucu Erdogan di Bogor: 'Fulus' ke Sri Mulyani, Prabowo Tertawa

"Saya sudah berkali-kali menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap kebijakan Perdana Menteri Netanyahu," ungkap Macron. "Serangan besar-besaran yang menargetkan warga sipil bukanlah solusi yang tepat."

Ia juga menyoroti bahwa negara-negara seperti Yordania dan Mesir menolak rencana relokasi tersebut, seraya menekankan hak warga Palestina untuk tetap tinggal di tanah air mereka.

Komunitas internasional secara luas mengecam proposal Trump. PBB mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko mengarah pada pembersihan etnis, sementara Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan bahwa "tanah warga Gaza adalah Gaza."

Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier menyebut gagasan ini tidak dapat diterima, sementara Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock memperingatkan bahwa pemindahan paksa hanya akan memperburuk penderitaan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengakui kekhawatiran Trump terhadap kondisi Gaza, tetapi tetap menegaskan komitmen Inggris terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan. [Antara].