Suara.com - Rencana acara retreat kepala daerah yang bakal digelar di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah (Jateng) menuai kritik publik. Penyelenggaraan retreat kepala daerah di tengah instruksi presiden terkait efisiensi anggaran dinilai tidak tepat dan sangat bertolak belakang.
Lantaran itu, Presiden Prabowo Subianto disarankan mengubah konsep retreat dari pertemuan langsung menjadi virtual.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menyebutkan, pelaksanaan retreat dengan biaya miliaran rupiah malah menandakan Presiden Prabowo tak konsisten dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dibuatnya sendiri. Emrus menilai bahwa acara tersebut bisa dilakukan cukup secara virtual.
"Kalau dilakukan retreat berarti tidak sinkron lagi dengan efesensi. Apalagi retreat pergi ke suatu daerah, kan. Kenapa tidak via zoom? Nah, baru efesensi. Pakai teleconference kan bisa dengan video dan lain-lain. Mereka di ruangan mereka masing-masing," kata Emrus kepada Suara.com, Kamis (13/2/2025).
Emrus mengemukakan bahwa retreat memang diperlukan untuk menyatukan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo juga diminta berhati-hati.
Dia juga menyebut bahwa melaksanakan retreat dengan ratusan kepala daerah secara langsung bakal menghabiskan biaya besar, walau dalam pelaksanaannya dihemat sedemikian rupa.
Lantaran itu, Emrus mengingatkan bahwa layanan fasilitas untuk setiap pejabat ada standar minimun yang telah diatur.
"Setiap pejabat atau golongan itu ada standar transportasinya, akomodasi, dan lain-lain, operasionalnya. Jadi gubernur tidur di hotel kelas apa misalnya, ada tingkatannya itu. Nah, kalau dilakukan via zoom atau telekonferensi atau apapun di tempat masing-masing, banyak yang dihemat," tuturnya.
Dia beranggapan kalau tim komunikasi kepresidenan harusnya bisa mengingatkan Prabowo akan potensi tersebut.
Baca Juga: Tetap Lanjut Meski Prabowo Omon-omon Efisiensi, Sepenting Apa Retreat Kepala Daerah di Magelang?
"Harus memberikan saran itu kepada Presiden. Berani nggak mereka mengatakan ke Bapak Presiden, 'Bapak Presiden jangan berkunjung ke daerah lembah retreat itu di suatu tempat seperti Menteri kemarin'," ucapnya.
Sebelumnya, beredar Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negri tentang acara glamping para kepala daerah yang disebut dilaksanakan selama delapan hari di Magelang, Jawa Tengah.
Berdasar unggahan yang beredar di media sosial, surat edaran itu tertulis dengan bernomor 200.5/628/SJ Tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025. Di dalamnya tercatat bahwa biaya satu orang untuk per harinya sebesar Rp2.750.000. Sementara itu, acara retreat dilakukan selama delapan hari.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengungkapkan kalau biaya pelaksanaan retreat kepala daerah di Lembah Tidar nanti didapatkan dari share cost atau urunan. Dia menyebutkan kalau anggarannya gabungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga pemerintah daerah.
"Cost sharing antara Kemendagri dengan pemerintah daerah,“ kata Hasan ditemui di Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Hasan menuturkan Kemendagri yang mengetahui lebih rinci terkait anggaran retreat kepala daerah tersebut. Sehingga dia menolak untuk menjelaskan lebih detail, termasuk total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp11 miliar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
Terkini
-
Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta
-
Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa