Suara.com - Istana buka suara buntut aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan massa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wamena, Jayapura, Papua, Senin (17/2). Dalam aksi yang berujung ricuh ini, massa pelajar menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah mempersilakan adanya unjuk rasa penyampaian pendapat. Kendati begitu, ia menegaskan agar demo tidak diwarnai dengan aksi kekerasan.
"Kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2/2025).
Sementara itu terkait penolakan terhadap MBG, Hasan menegaskan hal itu merupakan hak masyarakat bila tidak ingin menerima. Tetapi ia meminta agar masyarakat tidak menghalangi mereka yang ingin mendapatkan program MBG.
"Kalau ada yang nolak makan bergizi gratis karena itu hak mereka boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan.
Hasan menyarankan pihak yang tidak mau menerima MBG untuk menyampaikan secara langsung. Menurutnya demo meminta program MBG dibatalkan justru dapat menghalangi masyarakat yang ingin mendapatkan program MBG dari pemerintah.
"Kalau ada orang yang bilang mereka gak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami gak usah dikasih', nggak apa-apa," kata Hasan.
"Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu halangi hak-hal saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara dia juga untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," sambung Hasan.
Diberitakan sebelummya, massa dari Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wamena, Jayapura, Papua, dikabarkan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian, Senin (17/2/2025). Massa disebut menolak program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Menaker Bakal Temui Pendemo, Harap Formula Pemberian THR Ojol Segera Difinalisasi Pengusaha
Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) menyampaikan bentrokan bermula saat massa SMA menggelar aksi demonstrasi. Adapun tuntutan mereka adalah agar pemerintah memberikan pendidikan gratis di Bumi Cendrawasih.
"Kami mendapatkan kabar dari @LbhPapua bahwa ratusan siswa Sekolah Menengah Atas di Jayapura melakukan aksi demonstrasi pagi ini, untuk menuntut pendidikan gratis di Papua," tulis akun x @YLBHI dikutip Suara.com, Senin.
YLBHI mengatakan aksi yang dibubarkan aparat membuat massa pelajar marah. Adapun dalih polisi membubarkan aksi ini karena tidak berizin.
"Sayangnya, aksi ini dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan dalih tak berizin," katanya.
Dalam video yang dilihat Suara.com, aparat tampak menenteng gas air mata dan dilengkapi tameng. Aparat itu nampak menembakkan gas air mata ke arah massa.
Rasa perih dari gas air mata aparat kepolisian ini bahkan membuat warga di sekitar lokasi merasakan perih pada bagian matanya.
Berita Terkait
-
Geruduk Istana, Massa Mahasiswa Tenteng Poster Bergambar Mayor Teddy: Sumber Masalah Presiden Prabowo!
-
Dor Dor Dor! Aparat Bubarkan Massa Pelajar Tolak Makan Bergizi Gratis di Wamena Pakai Gas Air Mata
-
BEM Seluruh Indonesia Gelar Demo Hari Ini, Jalan Medan Merdeka Barat Mengarah Istana Ditutup Beton
-
Ojol Tuntut THR, Wamenaker: Pekerja Tidak Boleh Dieksploitasi!
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!