Suara.com - Mantan Presiden Republik Indonesia dikabarkan bakal menjadi pembicara dalam salah satu materi retreat kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan sejumlah pembicara pada retret yang berlangsung mulai Jumat (21/2) hingga Jumat (28/2) mendatang sebagian besar tokoh dari dalam negeri, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
"Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan widyaiswara dari Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional), Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan presiden yang akan berbicara," katanya.
Namun, Bima tidak mau membocorkan nama mantan presiden yang dimaksud, sebab nantinya kan diberi tahu kemudian.
"Mungkin. nanti kita sampaikan. Nantilah kita lihat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa setidaknya ada lima pokok pembekalan dalam retret kepala daerah.
Pertama, pemahaman tentang tugas pokok, mengingat tidak semua kepala daerah terpilih berlatar belakang politik pemerintahan.
Kedua, pemahaman tentang Astacita. Menurut dia, delapan visi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu penting diketahui oleh para kepala daerah.
"Makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan kesehatan, ini penting. Makanya, ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana," katanya.
Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Dampingi Wapres Gibran Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya
Ketiga, membangun kedekatan emosional antarkepala daerah demi kelancaran pembangunan di daerah ke depan. Masih menurut Bima, kegiatan retret kepala daerah tidak bisa dilakukan secara daring.
“Kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu, kalau sudah akrab, sudah kenal maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya, sudah tahu, ‘Oh kita tinggal kontak,’ nyambung,” katanya.
"Kemudian juga ada materi-materi tentang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan. Teman-teman kepala daerah hari itu harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis," ujarnya lagi.
Keempat, kata Bima, tentang pengelolaan anggaran karena kepala daerah perlu mengawal uang rakyat. Terkait materi ini, akan dihadirkan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan kepolisian.
Kelima, kepala daerah akan diberikan materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan. Ini bertujuan menjadikan kepala daerah sebagai garda terdepan pemersatu bangsa sekaligus tokoh nasionalis. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo