BKKBN Berubah Jadi Kemendukbangga, Menteri Wihaji: Kampanye Harus Pure, Bukan Pencitraan

Suara.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Wihaji, meminta jajaran humas agar masif mengampanyekan perubahan nama lembaga tersebut, dari sebelumnya disebut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Diketahui sejak keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 180 dan No. 181/2024 pada 5 November 2024, BKKBN telah berubah nomenklatur menjadi Kemendukbangga.

Wihaji pun meminta jajaran humas internalnya harus bekerja keras lakukan kampanye yang tidak hanya pencitraan.

“Kalau hanya pencitraan saya juga tidak mau. Pure murni apa yang kita kerjakan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini Kementerian baru, ini nomenklatur baru, ini program baru, ini pakai cara-cara baru,” pesan Wihaji saat melantik sejumlah pejabat manajerial Kemendukbangga di kantornya, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Kepada inspektorat, Wihaji juga berpesan untuk melakukan pemeriksaan di internal Kemendukbangga yang berkaitan dengan nomenklatur baru agar ada perbaikan. Dia meminta kepada para pegawainya untuk percaya diri terhadap keberadaan Kemendukbangga yang juga hadir dengan simbol-simbol baru.

Pelantikan pejabat manajerial diawal masa kerja juga sengaja dilakukan sebagai langkah cepat transformasi dalam nomenklatur organisasi dan tata kerja baru di Kemendukbangga.

"Dengan nomenklatur baru, harapan saya selalu mengingatkan untuk menciptakan budaya dan cara-cara baru dan segera men-deliver," ucap Wihaji.

Menteri Wihaji melantik satu orang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di lingkungan Kemendukbangga.

Pejabat yang dilantik tersebut yaitu Victor Hasiholan Siburian sebagai Staf Ahli Bidang Hukum, Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi; Fajar Firdawati sebagai Direktur Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah dan Sasaran Khusus; Kombes Pol Sunarto sebagai Kepala Biro Humas dan Informasi Publik; Kombes Pol. Hery Wiyanti sebagai Inspektur Wilayah II; serta Anggi Miharsa Putri sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pengawasan.

Baca Juga: Jarang Upload Konten saat Jadi Gubernur, Anies Dibandingkan dengan Ridwan Kamil: Kurang Jago Pencitraan