Tak Sepenuhnya Indonesia Gelap, Mahfud MD Sebut Banyak Kebijakan Prabowo yang Terang

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, menyebut banyak kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang "terang" dan perlu dihormati.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md di Balairung Universitas Gadja Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Kamis (20/2/2025), merespons tagar "Indonesia Gelap" yang ramai diperbincangkan di media sosial.

"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes 'kan," ujar Mahfud sebagaimana dilansir Antara.

Menurut dia, meski ada yang perlu dikritisi, bukan berarti semua kebijakan pemerintah buruk.

Mahfud lantas mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi.

"Saya kira bagus sebagai sebuah program," ujar dia.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah saat ini.

Ia berpendapat bahwa efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.

Baca Juga: Demo Indonesia Gelap Terus Bergulir, Mahasiswa Kembali Geruduk Istana Siang Ini: Kita Harus Bersuara!

Mahfud lantas mengingatkan kepada semua pihak bahwa inefisiensi sejatinya sudah menjadi persoalan sejak masa Orde Baru.

Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden Prabowo, dia menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen.

"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujar dia.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi juga harus secara selektif sehingga tidak asal menyasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.

"Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," ujar dia.

Menurut Mahfud, kebijakan itu perlu menyasar pengeluaran negara yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara.