Suara.com - Pekan ke-852 Aksi Kamisan, sejumlah massa aksi kembali berdiri di depan Istana Merdeka dengan tuntutan yang tak pernah berubah, keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Namun di tengah pergantian rezim, masyarakat menunjukkan kekecewaan yang semakin dalam.
Tidak hanya soal impunitas pelaku, tetapi juga kebijakan pemerintah yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
Mewakili Keluarga Besar Universitas Indonesia (UI) Irwan menegaskan bahwa keadilan tidak akan pernah tercapai tanpa pengadilan HAM yang sesungguhnya.
"Kita belum mampu menjinakkan polisi. Berganti-ganti rezim, watak masih sama. Ini tidak boleh berhenti hanya karena pelaku jadi presiden. Tidak boleh berhenti," tegas Irwan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Ia mengingatkan bahwa perjuangan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun para pelaku masih berada di lingkaran kekuasaan.
"Jangan mengulang kesalahan kami di tahun 1998, yaitu menitipkan perjuangan pada partai politik. Partai politik tidak pernah ada dalam perjuangan ini. Ini nyawa orang. Saya nggak peduli pelaku ada di dalam Istana,” kata Irwan.
Selain soal impunitas, aksi kali ini juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap semakin sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.
Mewakili Perempuan Mahardhika, Nida menyoroti kebijakan publik yang kerap berubah tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Aksi Kamisan: Lagu Bayar Bayar Bayar Bergema di Depan Polisi, Soroti Pembungkaman Musisi
"Kebijakan tiba-tiba disahkan, tiba-tiba dibatalkan, lalu berlagak pahlawan seolah-olah kebijakan itu tidak ada. Uang pajak kita untuk membayarkan orang bodoh," ujar Nida.
Nida juga mengkritik bagaimana pemerintah tampaknya tidak lagi melihat rakyat sebagai bagian dari negara.
"Pemerintah tidak lagi melihat kita sebagai objek, tapi tidak ada sama sekali. Bahkan Luhut menyuruh kita bunuh diri, katanya pergi saja ke surga. Bagaimana pemerintah tidak melihat kita sebagai manusia?" tambahnya.
Baginya, situasi saat ini adalah cerminan dari sistem yang tidak berpihak pada rakyat.
"Indonesia memang sudah gelap. Kita di sini sekiranya masih percaya jika kita bersama-sama, kita berani melawan. Keresahan adalah bukti ketertindasan kita oleh negara," pungkasnya.
Di tengah narasi optimisme yang terus dikampanyekan pemerintah, Aksi Kamisan ke-852 kembali membuktikan bahwa keadilan belum datang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!