Suara.com - Para pemimpin Arab akan bertemu di Arab Saudi pada hari Jumat untuk melawan rencana Presiden Donald Trump agar AS mengendalikan Gaza dan mengusir penduduknya, kata sumber diplomatik dan pemerintah.
Rencana tersebut telah menyatukan negara-negara Arab dalam pertentangan, tetapi masih ada ketidaksepakatan mengenai siapa yang harus memerintah wilayah Palestina yang dilanda perang dan bagaimana mendanai rekonstruksinya.
Umer Karim, seorang pakar kebijakan luar negeri Saudi, menyebut pertemuan puncak itu sebagai "yang paling penting" dalam beberapa dekade bagi dunia Arab yang lebih luas dan masalah Palestina.
Trump memicu kemarahan global ketika ia mengusulkan Amerika Serikat akan "mengambil alih Jalur Gaza" dan bahwa 2,4 juta penduduknya akan direlokasi ke negara tetangga Mesir dan Yordania.
Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah Saudi mengatakan kepada AFP bahwa para pemimpin Arab akan membahas "rencana rekonstruksi yang bertentangan dengan rencana Trump untuk Gaza".
Saat bertemu dengan Trump di Washington pada tanggal 11 Februari, Raja Yordania Abdullah II mengatakan Mesir akan mengajukan rencana untuk jalan ke depan.
Sumber Saudi mengatakan pembicaraan itu akan membahas "versi rencana Mesir".
Kantor Berita Resmi Saudi, mengutip seorang pejabat, mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa Mesir dan Yordania berpartisipasi dalam pertemuan puncak Riyadh bersama dengan enam negara anggota Dewan Kerjasama Teluk dengan tujuan "memperkuat kerja sama... dan berkenaan dengan aksi bersama Arab".
Kantor berita tersebut juga mengatakan keputusan yang dikeluarkan oleh "pertemuan persaudaraan tidak resmi" di ibu kota Saudi akan muncul dalam agenda pertemuan puncak darurat Liga Arab yang akan diadakan di Mesir pada tanggal 4 Maret.
Baca Juga: Yunani Desak Eropa Bangun Pertahanan Mandiri, Lepas dari AS!
Kemudian pada hari Kamis, kantor Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan bahwa ia telah tiba di Arab Saudi, juga menggambarkan pertemuan tersebut sebagai "informal".
Sebelumnya seorang sumber Saudi mengatakan kepada AFP bahwa Otoritas Palestina juga akan mengambil bagian dalam pembicaraan tersebut.
Tempat dan waktu pasti konferensi Riyadh belum diumumkan.
Berita Terkait
-
Wapres AS: Ukraina Mustahil Menang Lawan Rusia, Perang Takkan Terjadi di Era Trump
-
Yunani Desak Eropa Bangun Pertahanan Mandiri, Lepas dari AS!
-
Trump Puji Arab Saudi, Kecam Zelenskyy di Forum Investasi Miami
-
Pasukan Rusia Rebut Kembali 800 Km Persegi Wilayah dari Ukraina
-
Trump Bela Rusia, Sebut Punya Posisi Kuat Akhiri Perang Ukraina
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!