Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan penghematan anggaran akan dilakukan hingga Rp 750 triliun.
Terkait itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Prabowo yang menargetkan total Rp 750 triliun dari efisiensi anggaran merupakan rencana yang diperlukan.
“Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang berani tapi perlu untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung, “ kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
Furqan mengingatkan sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” kata Furqan.
Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan.
“Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.
Satu hal, kata Aktivis 98 ini, pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.
“Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” lanjut Furqan.
Baca Juga: Genjot Hilirisasi Petrokimia dan Gas Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen era Prabowo
PSI berkeyakinan langkah terobosan memang diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menstop keborosan.
Berita Terkait
-
Subsidi BBM Tak Akan Dicabut! Komisi VII DPR: Prabowo Ingin 'Wong Cilik Podo Gemuyu'
-
Genjot Hilirisasi Petrokimia dan Gas Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen era Prabowo
-
Politisi PSI Tanggapi Tagar Adili Jokowi: Pembuktian di Pengadilan, Bukan Medsos
-
Pandu Sjahrir Makin Santer jadi Bos Danantara, Muliaman D Hadad Disingkirkan?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing