Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif tabu masuk dalam dunia politik. Penegasan tersebut disampaikannya di hadapan 38 Ketua DPD Partai Demokrat.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengemukakan pengalamannya saat mengawal reformasi TNI yang diketuainya aat itu.
"Dulu waktu saya masih di militer dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis," ucapnya seperti dilihat Suara.com dalam akun YouTube Partai Demokrat.
Menurut Presiden ke-6 Republik Indonesia tersebut, doktrin tersebut dikeluarkan saat melakukan reformasi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang kini berubah menjadi TNI.
"Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan, benar saya tergugah terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif jangan berpolitik, kalau mau berpolitik pensiun," tutur SBY.
Ia kemudian mencontohkan langkah yang dilakukan putra sulungnya, yang kini menjabat Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mundur dari dunia militer tahun 2016 saat berpangkat mayor.
"Oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu," katanya.
Sebelum membahas persoalan tersebut, SBY sempat menyinggung pengalamannya sendiri Ketika berada di luar pemerintahan pada tahun 2001 silam.
"Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam," kata SBY.
Baca Juga: SBY: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik
Sebelumnya diberitakan, SBY mengingatkan agar memprioritaskan negara dulu ketimbang partai. Hal itu disampaikan SBY kepada 38 ketua DPD Partai Demokrat dna perwakilan pimlinan DPC Partai Demokrat.
Diketahui para pimpinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, siang ini. Mereka bertolak ke rumah SBY setelah sebelumnya menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono di Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025) pagi.
"Saudara-saudara berada di tempat ini karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita yang utama tentunya untuk negara dan rakyat, dan perjuangan besar lainnya baru untuk partai," kata SBY dilihat di YouTube Partai Demokrat.
SBY mewanti-wanti agar para kader dan pengurus partai tidak membolak-balik etika dan moral politik yang sudah sejak lama dianut Partai Demokrat.
"Jangan dibalik. Negara dulu baru partai. Country over party. Ini nilai yang kita anut sejak Partai Demokrat berdiri," kata SBY.
Berita Terkait
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
-
Heboh Kasus Ponpes Ditagih PBB hingga Diancam Garis Polisi, Menkeu Purbaya Bakal Lakukan Ini
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui