Suara.com - Masuknya mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota dewan pengawas Daya Anagata Nusantara atau Danantara dinilai sebagai bentuk pemerintah yang terlihat tidak yakin dengan ahli di dalam negeri untuk menggaet investor asing.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho menyebutkan, dipilihnya Tony Blair memang ada alasan khusus, terutama untuk membangun eksistensi Danantara secara global.
"Kalau yang saya lihat sepertinya ada semacam ketidakyakinan dari Danantara bahwa profesional dalam negeri itu tidak bisa meyakinkan investor asing. Sehingga keterlibatan dari Tony Blair itu diharapkan bisa mendorong investasi asing, meningkatkan kepercayaan dari investor asing," kata Andry kepada Suara.com, dihubungi Selasa (25/2/2025).
Kendati tujuannya untuk menggaet investor asing, menurut Andry, pemerintah seharusnya tidak harus menggandeng Tony Blair atau pun pihak asing lainnya.
Dia menyebutkan, pemerintah harusnya bisa meyakinkan publik kalau Danantara memiliki rencana bisnis yang jelas, transparan, profesional, serta akuntabilitasnya tinggi.
"Ini yang harus diyakinkan, kalau hanya sekedar menunjuk nama besar ya ini menurut saya tidak cukup. Apalagi kita tahu bahwa CEO dari Danantara sendiri masih menjabat sebagai menteri investasi," tuturnya.
Andry berpandangan, terlibatnya Tony Blair dalam jajaran struktural Danantara justru bisa menimbulkan sinyal yang kurang baik kepada investor.
Karena bisa jadi investasi lebih didahulukan untuk investasi yang berada di bawah BUMN. Padahal diketahui bahwa tugas dari Menteri Investasi harus memberikan kepercayaan bagi investor.
Dia juga jadi mempertanyakan kriteria dalam pemilihan anggota dewan pengawas tersebut. Karena sebagai lembaga negara, ada Undang-undang yang turut mengatur sistem Danantara, termasuk pemilihan jajarannya. Andry menyayangkan pemerintah tidak terbuka dalam hal itu.
Baca Juga: Digeledah usai Anak Tersangka Kasus Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Sita Apa di Rumah Riza Chalid?
"Ada hal yang mungkin disembunyikan karena jawabannya itu ada di undang-undang. Kemarin kita tahu bahwa mekanisme Dewan Pengawas sudah tahu ya bahwa di dalamnya itu ada Menteri BUMN, ada Menteri Keuangan, tapi kan yang kita ketahui bahwa jajaran direksi dari Danantara itu harus profesional," kritiknya.
Berita Terkait
-
Dicecar soal Uang Damai Kasus Dini, Curhatan Ronald Tannur saat Cium Kaki Ibu Korban
-
Berdamai Dulu? Rocky Gerung soal Kader PDIP Diizinkan Ikut Retret Magelang: Jokowi Ingin Mega Tunduk ke Prabowo
-
Karier Guru Hilang usai Kritik Polisi, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Didesak Bela Citra Sukatani usai Dipecat Pihak Sekolah
-
Sukses Kabur ke Jerman, Guru TK Skakmat Bahlil usai Ngoceh Nasionalisme: Bapak Udah Bisa Kasih Makan Rakyat?
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
-
Kekayaan dan Gaji Endipat Wijaya, Anggota DPR Nyinyir Donasi Warga untuk Sumatra
-
Emiten Adik Prabowo Bakal Pasang Jaringan Internet Sepanjang Rel KAI di Sumatra
Terkini
-
Gus Ipul Dukung Langkah Tegas Gubernur Aceh Larang Jual Mahal Sembako Pasca-Bencana
-
PBNU Memanas: Yahya Cholil Staquf Tegaskan Pleno Penetapan Pj Ketua Umum Tidak Sah
-
Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Polisi Periksa Karyawan hingga Manajemen Perusahaan
-
IKAL Lemhannas Kirim Bantuan ke Daerah Terisolir Akibat Banjir Sumatra
-
Menteri Pigai: Pembangunan Nasional Tak Cuma Ekonomi, Harus Berbasis HAM
-
Kebakaran Gedung Terra Drone Telan 22 Nyawa, Kemensos Bergerak Cepat Lakukan Asesmen Korban
-
DPR Dorong Status Bencana Nasional, Kesehatan Pengungsi Aceh Kian Memprihatinkan
-
Hasto PDIP: Bencana Alam Tak Lepas dari Korupsi SDA dan Mafia Kekuasaan
-
Kemensos Siapkan Santunan Rp 15 Juta untuk Korban Meninggal Bencana Sumatra, Kapan Cair?
-
Gempa M 4,7 Guncang Sumbar, BMKG Ungkap Sudah Terjadi 16 Kali Sepekan