Suara.com - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani menyoroti soal tren kabur aja dulu yang ramai dibicarakan di media sosial. Menurutnya, masyarakat memang harus melihat adanya peluang bekerja di luar negeri yang menjanjikan.
Namun, ketimbang menggunakan frasa "kabur", Christina lebih memilih hashtag Kerja di Luar Negeri Dulu. Hal ini ia sampaikan saat membuka acara job fair oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bersama Wakil Gubernur DKI Rano Karno di Tamini Square, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Rabu (26/2/2025).
“Intinya kalau kemarin kami sempat dengar ada hashtag ‘Kabur Aja Dulu’, ya. Nah sekarang kami ganti ‘Kerja di luar negeri dulu ya’. Itu menjadi salah satu opsi selain kita bisa bekerja juga di dalam negeri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Politisi Golkar ini menyebut pihaknya menargetkan ada 425 ribu orang yang menjadi tenaga kerja di luar negeri di tahun 2025. Angka ini artinya meningkat 128 ribu orang dari tahun sebelumnya.
"Di Tahun 2025 ini Kementerian P2MI menargetkan penempatan keluar negeri pekerja migran sebanyak 425 ribu orang. Nah ini meningkat dari sebelumnya 297 ribu orang," ucapnya.
Christina mengatakan peningkatan permintaan bekerja di luar negeri pada tahun 2024 sudah cukup tinggi. Bahkan, ada jutaan orang yang tak sempat diakomodir.
"Apakah ini sesuatu yang mustahil? Tidak. Karena sebetulnya di tahun 2024 sendiri permintaan yang datang dari luar negeri sebanyak 1,3 juta. Nah kami belum sanggup memenuhi itu, tapi semoga di tahun ini dengan kolaborasi lintas sektor tadi semua ini bisa menjadi peluang yang kita daya gunakan," ucapnya.
Selain itu, ia juga menyebut kini dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2024 tentang Kementerian P2MI, urusan pekerja migran berada di bawah satu kementerian. Hal ini dianggapnya membuat koordinasi lintas sektor lebih optimal.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi dan sinergi antar kementerian lembaga adalah kunci. Ini menjadi cara untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Tak Malu Kabinetnya Banyak Menteri Era Jokowi: Manajer Boleh Ganti, Pemainnya Masih Bagus
Berita Terkait
-
Feri Amsari Kritik Telak Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier Masuk Kabinet Prabowo: Jadi Republik Content Creator!
-
Koar-koar Ogah Terima Gaji, Pakar Kuliti 'Cuan' Deddy Corbuzier jadi Stafsus Menhan: Jumlahnya Lebih Besar dari Gajinya!
-
Berdamai Dulu? Rocky Gerung soal Kader PDIP Diizinkan Ikut Retret Magelang: Jokowi Ingin Mega Tunduk ke Prabowo
-
Sukses Kabur ke Jerman, Guru TK Skakmat Bahlil usai Ngoceh Nasionalisme: Bapak Udah Bisa Kasih Makan Rakyat?
-
Tanggapi Seruan Kabur Aja Dulu, Anies: Nasionalisme Bukan soal di Mana Kita Tinggal, tapi...
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi