Hampir 60 Persen Pilkada 2024 Harus Diulang, Deddy Sitorus: Pemilu Paling Brengsek, Kalau Perlu Semua Mundur Berjamaah

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus menyampaikan kegeramannya terhadap penyelenggara Pemilu usai hampir 60 persen Pilkada 2024 harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPRI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ia menegaskan, adanya PSU Pilkada telah membuktikan Pemilu di bawah pemerintahan sebelumnya adalah Pemilu yang paling buruk.

"Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini bahwa pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah, sah," kata Deddy.

Deddy bukan tanpa sebab menyampaikan hal itu. Pasalnya hampir 60 persen Pilkada terpaksa harus diulang.

"Kenapa saya katakan begitu, 545 daerah Pilkada, oke, total putusan itu menyangkut 310, bukan berarti di luar 310 itu gak ada masalah, 310 itu hampir 60 persen dari total Pilkada kita, hampir 60 persen," katanya.

Deddy tak habis pikir dengan adanya hal itu. Ia pun menilai wajar jika semua pemangku kepentingan mengundur diri secara berjamaah termasuk DPR RI.

"Gila itu, saya gak tahu kita punya hak gak untuk duduk lagi di ruangan ini semua. Kalau kita punya budaya malu, saya kira wajar kita mundur semua, KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita ini, DPR juga, supaya adil, gapapa kalau kita perlu mundur berjamaah saya siap," ujarnya.

Menurutnya, itu bisa dilakukan sebagai rasa tanggung jawab akibat Pilkada yang gagal.

Baca Juga: Lapor ke DPR, Wamendagri Sebut Hanya 8 Daerah Siap Gelar Pilkada Ulang, 16 Lainnya Tak Sanggup Masih Butuh Dana

"Supaya sebagai tanggung jawab kita terhadap bangsa ini lho. Hampir 60 persen pilkadanya bermasalah, berarti yang tidak dipersoalkan kan hanya 235 daerah, bukan berarti ga ada masalah, dari 235, 37 itu kotak kosong, berarti hanya 198 daerah, 198 daerah itu bukan tidak bermasalah, either pelanggarannya terlalu masif sehingga tidak bisa dibuktikan atau orang sudah capek," pungkasnya.