Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengingatkan pemerintah daerah jangan sampai terkena kutukan sumber daya atau resource curse dalam mengelola pemerintahannya.
Pratikno menjelaskan, kutukan sumber daya itu berupa tantangan bagi suatu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) dan kekayaan anggaran.
Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Penyelarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro, di Kantor Bupati Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Pratikno mencontohkan langsung bahwa Kabupaten Bojonegoro yang punya kekayaan sumber daya minyak bumi dan gas alam bisa menjadi bumerang bagi daerah itu jika tidak dikelola dengan baik.
"Resource itu lebih mudah menjadi curse ketimbang menjadi bless. Oleh karena itu perlu ada ekstra kerja keras justru di daerah yang berlimpah sumber daya alamnya mengubahnya menjadi resource blessing," kata Pratikno dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/2/2025).
Pratikno menjelaskan, dalam teori kutukan sumber daya, daerah dengan kekayaan berlimpah justru berpotensi menghadapi banyak masalah, seperti tata kelola perekonomian yang buruk, masalah kemiskinan, hingga masalah sosial. Padahal, sumber daya seharusnya menjadi berkah.
Namun, dapat berubah menjadi curse atau kutukan akibat sumber daya alam yang besar dan anggarannya yang banyak, membuat adanya oknum birokrat yang menjadi terlena dalam pengelolaannya, hingga pengelolaan ekonomi menjadi stagnan.
"Ini tantangan besar yang harus kita tangani secara bersama-sama dengan semua pihak," imbuh Pratikno.
Dia menambahkan bahwa ada beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan sumber daya, yaitu melakukan diversifikasi ekonomi, manajemen pendapatan SDA yang bijak, reformasi tata kelola dan transparansi, artisipasi publik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan pengelolaan efisiensi anggaran.
Pratikno juga mencontohkan cara "Totok Nadi", dengan menyentuh permasalahan daerah langsung menyentuh di titik yang tepat. Ia pun meminta supaya daerah menerapkan smart government, dan bersinergi dengan multi pihak dalam mengelola pemerintahannya.
"Saya ingin, harus dipikirkan pembinaan ini harus mendorong Pemkab menjadi smart government," pintanya.
Berita Terkait
-
Doa di Depan Kakbah, Viral Jemaah Umrah Sumpahi 'Tukang Oplos BBM' Riva Siahaan: Cabut Semuanya Ya Allah, Mati Lu!
-
Sebut Praktik Mega Korupsi Pertamina Sangat Kejam, Akbar Faizal ke Erick Thohir: Anda Harus Bertanggung Jawab!
-
Nyelekit! Sindiran Rocky Gerung soal Janji Prabowo Indonesia Terang Benderang: Terangnya 2050, Bukan Sekarang
-
Berdamai Dulu? Rocky Gerung soal Kader PDIP Diizinkan Ikut Retret Magelang: Jokowi Ingin Mega Tunduk ke Prabowo
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Truk Kontainer Mogok di Tanjung Duren, Sejumlah Rute Transjakarta Pagi Ini Terlambat
-
Polda Metro Jaya Tutup UKW 2025, 77 Wartawan Dinyatakan Kompeten
-
Begini Respons Mendagri Soal Aksi Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
-
Kepala Daerah Papua Diminta Jaga Raja Ampat, Prabowo: Jangan Sampai Dirusak Wisatawan!
-
Presiden Prabowo Sudah Teken PP, Begini Formula Kenaikan Upah 2026 yang Akan Berlaku
-
Tolak Politik Upah Murah, Puluhan Ribu Buruh Siap Kepung Istana pada 19 Desember
-
KPK Periksa Gus Yaqut soal Aliran Dana PIHK Hingga Kerugian Negara
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak