Suara.com - Aktivis 98 dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Khalid Zabidi mengimbau publik tetap fokus mengawal kasus korupsi di tubuh PT Pertamina Patra Niaga. Sebab, tindakan rasuah ini diduga bisa mengakibarkan kerugian negara hingga Rp1.000 triliun.
Khalid meminta masyarakat tak teralihkan perhatiannya terhadap isu utama kasus korupsi dan mafia BBM ini. Meskipun dugaan pengoplosan bensin Pertamax dengan Pertalite patut disesalkan, isu itu hanya bagian kecil dari kasus megakorupsi ini.
"Masyarakat luas jangan sampai teralihkan perhatiannya, isu pengoplosan BBM itu hanya bagian kecil dari praktik korupsi yang dilakukan oleh mafia BBM selama ini, kita tetap harus fokus isu korupsinya," ujar Khalid kepada wartawan Senin (3/3/2025).
Mantan komisaris anak perusahaan Pertamina itu mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo melakukan penindakan terhadap jejaring mafia yang tidak tersentuh selama puluhan tahun belakangan. Ini mengisyaratkan keinginan Prabowo agar Indonesia masuk dalam era ketahanan dan kedaulatan energi.
Tak hanya itu, ia juga menilai kejadian ini bisa menjadi momentum bagi Pertamina sebagai BUMN terbesar di Indonesia untuk bisa sejajar dengan perusahaan kelas dunia, seperti Aramco ataupun Shell Company.
"Langkah pengungkapan kasus tindak pidana korupsi mafia BBM di Pertamina di era Prabowo, yang dilakukan Kejagung, harus dijadikan momentum bersih-bersih dan berantas mafia BBM serta perbaikan tata kelola perusahaan didalam Pertamina," ucapnya.
Lebih lanjut, Khalid menyatakan Kementerian BUMN harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat dan menyatakan permohonan maaf, serta menegaskan bahwa kasus ini tidak akan terulang lagi di masa mendatang.
Sebab, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina akan terus menurun akibat merasa dirugikan lantaran pengoplosan BBM.
"Kementerian BUMN harus menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dugaan korupsi dan kecurangan yang merugikan dalam pelayanan kepada masyarakat serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan serupa di masa mendatang. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan konsumen," pungkasnya.
Baca Juga: Masih Syok Ada Pendaki Tewas di Cartenz Pyramid, Fiersa Besari: Kondisi Kami Alhamdulillah Stabil
Berita Terkait
-
Masih Syok Ada Pendaki Tewas di Cartenz Pyramid, Fiersa Besari: Kondisi Kami Alhamdulillah Stabil
-
Berakhir Tragis di Puncak Cartenz Gegara Hipotermia, Jenazah Elsa dan Lilie Bakal Diterbangkan ke Jakarta Hari Ini
-
Rakyat jadi Korban BBM Oplosan, Eks Penyidik KPK Sebut Tersangka Riva Siahaan dkk Bisa Dihukum Mati
-
Tampangnya Viral usai Bikin Konsumen Pertamax Sakit Hati, Muncul Video Editan Riva Siahaan Minum Cairan "Pertalite"
-
Doa di Depan Kakbah, Viral Jemaah Umrah Sumpahi 'Tukang Oplos BBM' Riva Siahaan: Cabut Semuanya Ya Allah, Mati Lu!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!