Suara.com - Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mendorong Kejaksaan Agung atau Kejagung RI bisa konsisten dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Menurutnya, potensi kerugian negara yang cukup besar dalam pengusutan kasus-kasus korupsi di Kejagung, telah menjadi perhatian publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan rakyat yang sangat mendesak, perilaku koruptif tersebut tidak bisa ditoleransi.
“Potensi kerugian negara yang berkisar dari ratusan miliar hingga ratusan triliun bukanlah nilai yang kecil. Betapa besar kepentingan publik yang ternodai dan dirugikan akibat perilaku koruptif tersebut," kata Yorrys kepada wartawan di Jakarta (3/3/2025).
Senator asal Papua Tengah itu, juga menyoroti perilaku-perilaku koruptif yang menyasar sumber-sumber daya alam yang dipastikan merugikan negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Sebab itulah, pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dijalankan tanpa didukung dengan figur yang terpercaya dan tata kelola yang baik.
“Tata niaga timah, impor gula hingga tata kelola minyak mentah, misalnya, jika tidak dijalankan dengan mekanisme dan prosedur yang semestinya, pasti akan merugikan negara dan hajat rakyat dalam jumlah yang besar," ujarnya.
Oleh karena itu, Yorrys memberikan dukungan penuh atas kinerja Kejaksaan Agung yang menindaklanjuti berbagai dugaan dan potensi korupsi yang menjadi perhatian dan menyangkut hajat besar publik.
Ia pun meminta Kejagung untuk tidak gentar berhadapan dengan siapapun dan kepentingan apapun dan tetap konsisten menjadi penegak hukum bagi kepentingan rakyat.
Tokoh Papua itu juga menyatakan bahwa Kejagung telah membuktikan diri sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya publik. Tidak heran, jika publik menempatkannya di posisi ketiga dengan nilai 75% sebagai lembaga yang dipercaya publik, di bawah TNI dan Presiden.
“Sebagai wakil rakyat dan pimpinan DPD RI, saya mendukung kinerja Kejaksaan Agung untuk tetap berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, tidak gentar dan tanpa pandang bulu," pungkasnya.
Baca Juga: Lagi Fokus Periksa Para Tersangka, Kejagung Belum Jadwalkan Pemanggilan Ahok
Berita Terkait
-
Lagi Fokus Periksa Para Tersangka, Kejagung Belum Jadwalkan Pemanggilan Ahok
-
Setelah Huru-hura BBM Oplosan, Bos Pertamina Muncul ke Publik Hanya Sampaikan Minta Maaf
-
Erick Thohir Pernah Diskusi Sama Kejagung Hingga Larut Malam Soal Hebohnya BBM Oplosan
-
Skandal Pertamax! Pakar Sebut Konsumen Bisa Tuntut Pertamina Atas Kerusakan Kendaraan
-
Kejagung Usut Dugaan Manipulasi Produksi Minyak Pertamina
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS